Berita Plano – Pelatihan Penentuan Prioritas Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Untuk Pengembangan Wilayah yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari s.d 4 Maret 2021 secara distance learning oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (BPSDM PUPR) melalui Pusat Pengembangan Kompetensi Jalan, Perumahan dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah secara resmi telah selesai dilaksanakan.
Sekretaris BPSDM PUPR, Herman Suroyo dalam sambutan penutupan pelatihan melalui konferensi video dari Jakarta (4/3) mengatakan secara spesifik Pelatihan Penentuan Prioritas Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur untuk Pengembangan Wilayah ini didesain untuk memenuhi standar kompetensi jabatan Kementerian PUPR. Sebagaimana telah diamanatkan pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2020 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Bidang Teknik Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, khususnya kompetensi teknis Penyusunan Kebijakan Teknis Strategi Keterpaduan antara Pengembangan Kawasan dengan Infrastruktur PUPR dan Perencanaan Infrastruktur PUPR Berbasis Pengembangan Wilayah.
Herman menambahkan, “Para Aparatur Sipil Negara mempunyai peranan yang sangat penting demi terwujudnya pembangunan infrastruktur yang andal dan berkualitas.” Untuk itu, Pelatihan Penentuan Prioritas Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur untuk Pengembangan Wilayah ini dilaksanakan untuk mewujudkan ASN yang profesional dan berintegritas.
Maka sesuai dengan sasaran pelatihan, Herman berharap dengan mengikuti pelatihan ini para peserta mampu melakukan analisis dalam proses penentuan pemilihan program pengembangan infrastruktur wilayah dan memberikan kontribusi yang nyata di instansi masing-masing dengan mengimplementasikan ilmu yang didapat dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
Salah satu peserta pelatihan yang berasal dari Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR, Septya Wirawan turut mengapresiasi terselenggaranya pelatihan ini. Menurutnya pelatihan ini sangat bermanfaat dan ilmu yang didapat dapat membantunya dalam menentukan prioritas keterpaduan pembangunan infrastruktur untuk pengembangan wilayah serta bagaimana memilihnya menjadi kawasan dan menentukan prioritas sub kawasan. “Mungkin saya terapkan juga ilmu-ilmu yang saya dapat ini dalam dunia audit karena profesi saya sebagai auditor”, tutup Septya.
Sebanyak 13 orang dinyatakan lulus dan 1 orang tidak lulus karena tidak memenuhi persyaratan kehadiran 90% dan tidak memenuhi persyaratan nilai kelulusan dalam pelatihan yang difasilitasi Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar ini. Adapun 3 peserta Pelatihan Penentuan Prioritas Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Untuk Pengembangan Wilayah dengan nilai terbaik diraih oleh Merisa Dilang dari Bappeda Kabupaten Kutai Barat pada peringkat pertama, Rachmadiansyah Putra Utama dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang D.I. Yogyakarta pada peringkat kedua, serta Leoni Noor Damarani dari BPPW Jakarta Metropolitan pada peringkat ketiga. (Kompu BPSDM)
