Warga Diberhentikan Menerima PKH, Dinsos Akan Cek Fakta Lapangan

oleh -1 views

Reporter : Eli

PLANO, Parigi Moutong – Dinas Sosial Parigi Moutong khususnya bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) telah menerima banyak laporan warga terkait polemik pemberhentian penerima bantuan sosial berupa Program Keluarga Harapan (PKH).

Terkait itu, Kepala Bidang Linjamsos Aristo mengatakan, ada dua kriteria orang boleh keluar dari penerima PKH. Pertama  graduasi mandiri dan kedua  graduasi paksa. Kata dia, graduasi mandiri yaitu keluar secara sukarela karena merasa sudah tidak layak menjadi penerima bantuan sosial dan kedua graduasi paksa, karena sudah tidak memenuhi kriteria dan komponen penerima PKH.

“Belum lama ini di Mepanga sebanyak 139 orang keluar secara sukarela, mereka membuat pernyataan karena mereka mampu secara ekonomi. Kalau kasus yang keluar karena paksa karena komponennya, misalnya kemarin anaknya SMA ketika sudah kuliah tidak sesuai lagi maka harus keluar,” ujar Aristo kepada Beritaplano.com saat ditemui di ruang kerjanya, selasa (5/11/2019).

Kata dia, terkait laporan masyarakat seperti yang terjadi di Desa Parigi Mpu’u Kecamatan Parigi Barat, dimana ada tujuh orang dikeluarkan dari penerima PKH, pihaknya akan turun mengecek fakta lapangan. Hal ini dilakukan, jelasnya, untuk memastikan bahwa apa yang dilakukan tidak menyalahi aturan yang berlaku.

“Kasusnya harus jelas, orang-orangnya siapa. Kalau tidak memenuhi kriteria dan komponen maka biar juga tidak dikeluarkan saldonya tetap akan Rp 0 sehingga tidak dapat dicairkan,” ungkapnya.

Saat ini kata Aristo, secara nasional masih menggunakan 14 kriteria kemiskinan menurut data BPS. Syarat komponen yaitu ibu hamil, anak usia  0 – 6 tahun, anak sekolah SD, SMP, penyandang disabilitas dan lanjut usia.

Terkait orang yang memenuhi syarat tetapi tidak didaftar sebagai penerima PKH, Aristo menegaskan bahwa kewenangan mengusulkan itu ada pada pemerintah desa. Tugas pendamping desa hanya memverifikasi data yang ada berdasarkan aturan yang berlaku.

“Pendataan apakah masyarakat menerima atau tidak itu dari desa yang mengusulkan lewat sistim, pendamping memverifali. Kita bisa mengeluarkan mana kala tidak sesuai. Ini yang tidak sampai informasinya ke masyarakat,” jelasnya.

Aristo menambahkan, data yang diinput oleh desa diterima di bank data terpadu, pada Dinas Sosial. Sebagai acuan data penerima PKH di Parigi Moutong.  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *