Reporter : Eli
PLANO, Parigi Moutong – Usulan masyarakat untuk mendapatkan bantuan pemerintah daerah ataupun provinsi diwajibkan menyertakan proposal permohonan, meski permintaan tersebut dinilai sebagai kebutuhan prioritas warga yang sudah disampaikan dalam penjaringan aspirasi (reses) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ataupun DPR Provinsi.
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD Parigi Moutong Faisan saat mendampingi reses Wakil Ketua II DPR Provinsi Sulteng Hj.Zalzulmida A.Djanggola, di Kecamatan Parigi Barat yang digelar di Kantor Desa Baliara, minggu (27/10).
Faisan mengatakan, semua program usulan harus masuk dalam e-planing, sehingga jika ada permintaan masyarakat wajib disertakan proposal permohonan agar bisa diusulkan untuk dimasukan dalam program OPD.
“Disampaikan dalam reses ini apa yang menjadi kebutuhan prioritas tetapi sertakan proposal karena kalau tidak, maka tidak mungkin OPD terkait akan tindaklanjuti, tidak ada dasarnya memberikan anggaran untuk itu,” ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, Faisan juga mengucapkan terimakasih atas dukungan masyarakat Parigi Barat terhadap dirinya dan Hj.Zalzulmida A.Djanggola sehingga dipercayakan oleh Partai untuk menduduki kursi unsur ketua.
“Perolehan suara saya sangat signifikan di kecamatan Parigi Barat, tentu saya akan memperhatikan masyarakat yang sudah mempercayakan saya sebagai wakilnya di dewan,” kata dia.
Lelo, sapaan akrabnya, juga mengingatkan kepada konstituen yang sudah mendapatkan bantuan pemerintah dari provinsi atau daerah lewat aspirasi agar dapat menginformasikan kepada pihaknya, agar tidak luput dari pengawasan dalam pemanfaatan bantuan tersebut.
“Harus ada laporan bantuan sudah diterima atau belum, agar ada pertukaran informasi ke Provinsi. Kalau saya tidak tahu, bagaimana kalau ibu tanya ke saya atau bagaimana bentuk pengawasan kami terhadap bantuan pemerintah tersebut,” ujarnya.
Sementara itu, wakil ketua II DPRD Provinsi Sulteng Hj Zazulmida A.Djanggola mengatakan, pada masa resesnya kali ini, pihaknya ingin memastikan bahwa masyarakat benar-benar mendapatkan manfaat program pemerintah.
Misalnya kata dia, bantuan bagi lansia tidak berdaya dan bantuan pendidikan bagi anak SMA sederajat yang putus sekolah karena tidak mampu secara ekonomi.
“Menteri Pendidikan bersedia memberikan lanjutan pendidikan dengan kartu pintar untuk peningkatan indeks pembangunan manusia. Peminatnya cukup tinggi, anak yang putus sekolah melanjutkan di SMK lewat program seribu anak harapan bangsa,” jelasnya.
Ditambahkannya, para lansia harus diperhatikan oleh pemerintah, sebab ada program yang digagas oleh Kementrian Sosial untuk lansia tidak berdaya dan itu dijamin oleh Undang-Undang.
“Lansia tidak berdaya jangan diterlantarkan. Lansia tidak berdaya ditanggung oleh negara. Tahun pertama, 260 lansia bantuanya masuk ke rekening lansia langsung. Ini sudah berjalan dua tahun yang kami kerjasamakan melalui yayasan. Tahun 2020 di Parimo akan diluaskan lagi ke kecamatan-kecamatan lain,” kata dia.
Pantauan media ini, reses yang digelar Wakil Ketua II DPR Provinsi Sulteng Hj. Zalzulmida A.Djanggola dihadiri perwakilan seluruh desa di Kecamatan Parigi Barat, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan petani.
