Liputan: Zahra Syafira
Parigi Moutong- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Parigi Moutong, Drs.Aminudin mengatakan satuan pendidikan tingkat SD dan SMP saat ini sudah melakukan uji coba belajar tatap muka pada pelaksanaan Ujian Sekolah belum lama ini.
“Kemarin saat Ujian Sekolah yang dilangsungkan mulai tanggal 22 Maret sampai dengan 10 April 2021, kita sudah terapkan uji coba untuk belajar tatap muka. Alhamdulillah tidak ada kendala,” ungkapnya kepada Beritaplano.com saat ditemui belum lama ini di ruang kerjanya.
Aminudin mengatakan, sebelum uji coba dilaksanakan, ia sudah menyurat untuk meminta izin kepada gugus tugas Covid-19.
“Alhamdulillah, gugus tugas Covid-19 mengizinkan dengan ketentuan agar sekolah pelaksana menerapkan protokol kesehatan dengan tertib,” ungkapnya.
Anjuran untuk belajar tatap muka tahun ini memang sudah diperbolehkan namun tidak diwajibkan. Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) oleh 4 menteri yaitu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan serta Menteri Dalam Negeri.
Dalam SKB dinyatakan sekolah yang sudah melakukan proses belajar tatap muka jangan lagi dihentikan, silakan dilanjutkan dengan ketentuan para tenaga pendidik harus divaksin.
Terkait itu Aminudin menjelaskan, saat ini tenaga pendidik di Kabupaten Parigi Moutong belum mendaptkan vaksinasi. Walaupun demikian, ia menegaskan akan tetap melanjutkan kegiatan belajar tatap muka.
“Jika sampai tahun ajaran baru tenaga pendidik belum divaksin, saya akan menyurat lagi ke gugus tugas Covid-19 untuk bisa melaksanakan proses belajar tatap muka, dengan ketentuan seperti sebelumnya,” paparnya.
Lanjut ia, proses belajar yang akan diterapkan berbeda dari normal atau biasanya. Yaitu dengan mengatur jadwal kehadiran siswa per kelas, mewajibkan siswa membawa bekal dan melakukan pembatasan-pembatasan fisik lainnya.
“Jadwal belajar akan kita bagi. Semisal Senin-Selasa kelas 1, dan seterusnya secara bergantian. Lalu kantin sekolah akan ditutup. Murid diwajibkan membawa bekal agar tidak makan sembarangan. Murid yang hadir akan dibatasi. Misalnya jika dalam satu kelas ada 25 murid maka yang hadir harus setengahnya. Dan masih banyak hal-hal lain yang harus diperhatikan,” ungkapnya.
Namun demikian kata Aminudin, pihaknya tidak akan memaksakan murid untuk datang ke sekolah jika tidak mendapat persetujuan orang tuanya.
“Kita tidak akan memaksakan murid untuk hadir. Semua dikembalikan ke wali murid. Jika diberi izin, silakan masuk belajar tatap muka. Namu jika tidak diberi izin, mereka masih bisa menerima pembelajaran secara daring,” tutupnya.
