Menu

Mode Gelap

Hukrim · 26 Des 2019

Terkait Somasi LBH Parimo, Bawaslu : Kami Sudah Sesuai Aturan


 Komisioner Bawaslu Parigi Moutong Iskandar Mardani Perbesar

Komisioner Bawaslu Parigi Moutong Iskandar Mardani

Reporter : Eli

banner DiDisdik

PLANO, Parigi Moutong – Terkait surat somasi yang dilayangkan LBH Parigi Moutong kepada Bawaslu atas dugaan pelanggaran proses perekrutan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur mendatang, Bawaslu menegaskan sudah bekerja sesuai aturan yang berlaku.

“Tanggapan kami Bawaslu Kabupaten Parimo, kami sudah bekerja sesuai UU nomor 10 tahun 2016, Perbawaslu 8 tahun 2019,  dan surat penetapan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Bawaslu tentag informasi seleksi Pengawas ad hoc yang dikecualikan, tertanggal 20 Desember,” jelas Ikandar Mardani, salah satu komisioner Bawaslu Parigi  Moutong, via WatsAapnya, kamis (26/12/2019).

Ditanya terkait bentuk peringatan 3 x 24 jam dalam isi surat somasi untuk memberikan klarifikasi secara musyawarah, Iskandar hemat bicara.

“Tanggapan kami seperti itu, selanjutnya kami menghormati apa langkah yang diambil teman-teman LBH,” tutupnya.

banner Dinas Kesehatan

Sebelumnya diberitakan, LBH Parigi Moutong melayangkan surat somasi pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Parigi Moutong, senin (23/12/2013) yang diterima staf sekertariat Sarmiati.

LBH Parigi Moutong bertindak selaku kuasa hukum dari tiga klien yang sebelumnya telah mendaftarkan diri sebagai kandidat Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2020 mendatang.

Dalam isi surat tersebut diketahui, terdapat beberapa poin permasalahan diantaranya Bawaslu diduga meloloskan kandidat yang tidak layak memenuhi syarat administrasi untuk mendaftar sebagai Panwascam, juga dugaan mengabaikan keterbukaan informasi publik berkaitan dengan tidak diumumkannya secara terbuka hasil tes.

Disebutkan bahwa Klien yang mereka dampingi dirugikan secara hukum, moril maupun materil olehnya pihaknya menunggu 3×24 jam agar kiranya Bawaslu dapat mengindahkan somasi tersebut dengan mengklarifikasi permasalahan ini secara musyawarah.

“Apabila dalam waktu tersebut pihak Bawaslu tidak mengindahkan somasi tersebut maka permasalahan ini akan diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku,” demikian kutipan nomor tujuh dalam surat tersebut.

Konsultan Hukum perwakilan LBH Parimo, Hasbar mengatakan, LBH Parigi Moutong menunggu Bawaslu mengambil tindakan dalam kurun waktu yang diminta, 3 x 24 jam.

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 5 kali

Baca Lainnya

Laksanakan Asesmen Bacaleg, Ketua Bapilu Nasdem Parimo : Ikhtiar Kolektif Menang Lebih 2024.

2 April 2023 - 00:28

Paloh Yakin, Pemerintah Bisa Jadi Wasit Yang Adil

22 Februari 2023 - 21:59

Politisi Milenial Lintas Partai Tolak Sistem Tertutup

13 Januari 2023 - 19:28

Kasus Suap Pengurusan Perkara Di MA, KPK Tetapkan Tersangka Baru

9 November 2022 - 10:16

Cak Imin Dukung Jokowi: Antar Partai Tak Saling Menjatuhkan

8 November 2022 - 10:13

Luhut Yakin, Kepercayaan Dunia Terhadap RI Meningkat Pasca KTT G20 Bali, Ini Alasannya…

5 November 2022 - 20:42

Trending di Pemerintahan