Terkait Somasi LBH Parimo, Bawaslu : Kami Sudah Sesuai Aturan

oleh -3 views
Komisioner Bawaslu Parigi Moutong Iskandar Mardani

Reporter : Eli

PLANO, Parigi Moutong – Terkait surat somasi yang dilayangkan LBH Parigi Moutong kepada Bawaslu atas dugaan pelanggaran proses perekrutan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur mendatang, Bawaslu menegaskan sudah bekerja sesuai aturan yang berlaku.

“Tanggapan kami Bawaslu Kabupaten Parimo, kami sudah bekerja sesuai UU nomor 10 tahun 2016, Perbawaslu 8 tahun 2019,  dan surat penetapan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Bawaslu tentag informasi seleksi Pengawas ad hoc yang dikecualikan, tertanggal 20 Desember,” jelas Ikandar Mardani, salah satu komisioner Bawaslu Parigi  Moutong, via WatsAapnya, kamis (26/12/2019).

Ditanya terkait bentuk peringatan 3 x 24 jam dalam isi surat somasi untuk memberikan klarifikasi secara musyawarah, Iskandar hemat bicara.

“Tanggapan kami seperti itu, selanjutnya kami menghormati apa langkah yang diambil teman-teman LBH,” tutupnya.

Sebelumnya diberitakan, LBH Parigi Moutong melayangkan surat somasi pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Parigi Moutong, senin (23/12/2013) yang diterima staf sekertariat Sarmiati.

LBH Parigi Moutong bertindak selaku kuasa hukum dari tiga klien yang sebelumnya telah mendaftarkan diri sebagai kandidat Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2020 mendatang.

Dalam isi surat tersebut diketahui, terdapat beberapa poin permasalahan diantaranya Bawaslu diduga meloloskan kandidat yang tidak layak memenuhi syarat administrasi untuk mendaftar sebagai Panwascam, juga dugaan mengabaikan keterbukaan informasi publik berkaitan dengan tidak diumumkannya secara terbuka hasil tes.

Disebutkan bahwa Klien yang mereka dampingi dirugikan secara hukum, moril maupun materil olehnya pihaknya menunggu 3×24 jam agar kiranya Bawaslu dapat mengindahkan somasi tersebut dengan mengklarifikasi permasalahan ini secara musyawarah.

“Apabila dalam waktu tersebut pihak Bawaslu tidak mengindahkan somasi tersebut maka permasalahan ini akan diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku,” demikian kutipan nomor tujuh dalam surat tersebut.

Konsultan Hukum perwakilan LBH Parimo, Hasbar mengatakan, LBH Parigi Moutong menunggu Bawaslu mengambil tindakan dalam kurun waktu yang diminta, 3 x 24 jam.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *