SILPA APBD 2019 Kabupaten Parigi Moutong Rp 138 Milyar

oleh -192 views
Paripurna LKPJ Bupati Parigi Moutong TA 2019 (Foto:ELi)
Liputan : Eli

PLANO, Parigi Moutong – Sisa Lebih Perhitungan Tahun Berjalan (SILPA) anggaran tahun 2019 sebesar Rp.138.976.765.251,91. Demikian laporan bupati dalam agenda penjelasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Parigi Moutong tahun anggaran 2019 pada sidang paripurna DPRD masa persidangan II tahun sidang 2020, Senin (6/7/2020).

Sidang Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Sayutin didampingi Wakilnya Sugeng Salilama, dihadiri Wakil Bupati Parigi Moutong H.Badrun Nggai bersama puluhan ASN perwakilan OPD.

Dijelaskan dalam sambutan Bupati Parigi Moutong, dalam SILPA tahun 2019 tersebut masih terdapat saldo kas dana kapitasi JKN FKTP sebesar Rp 4.914.635.435,15. Saldo kas RSU BLUD Anutalako sebesar Rp 8.854.504.093,26. Saldo kas dana BOS sebesar Rp 1.617.693.423,00,.

Kemudian sisa dari dana DAK non fisik tahun 2019 sebesar Rp.14.834.879.405,00. Sisa dana DAK fisik tahun 2019 sebesar Rp.9.092.125.731,90. Sisa dana DAK fisik tahun 2017 sampai dengan tahun  2018 sebesar Rp 269.163.722,00. Sisa DAK fisik reguler tahun 2016 sebesar Rp.141.706.492,00.

Demikian juga disampaikan, masih terdapat sisa Dana Desa tahun 2019 sebesar Rp 334.631.200,00. Sisa alokasi Dana Desa tahun 2019 sebesar Rp 109.666.389,00. Sisa dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun 2019 sebesar Rp 1.411.590,00.

Lanjut dia, sisa dana hibah pendanaan rehab dan rekonstruksi pasca bencana tahun 2019 untuk infrastruktur sebesar Rp.8.166.130.000,00. Sisa dana hibah pendanaan rehab dan rekonsfruksi pasca bencana tahun 2019 bantuan ke masyarakat dan operasionalnya sebesar Rp 66.361.850.000,00, . Proyek DAU dan bantuan provinsi yang belum selesai sebesar Rp 714.820.020,00.

Realisasi kinerja keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2019 termuat dalam rancangan Perda Kabupaten Parigi Moutong tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah tahun anggaran 2019 dan secara rinci terlampir dalam laporan kas pemerintah daerah sebagai bagian dasar penetapan peraturan daerah realisasi perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019.

Ditambahkannya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah telah selesai melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Parigi Moutong tahun anggaran 2019 yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan pemerintah kabupaten parigi moutong dengan memperha’hkan kesesuaian laporan keuangan dengan standar akutansi pemerintah, efektifltas sitem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan.

“Patut kita syukuri bahwa BPK RI perwakilan Sulawesi Tengah memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas hasil dari pemeriksaan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Parigi Moutong tahun anggaran 2019,” ujarnya.

Pantauan media ini, setelah Paripurna laporan LKPJ Bupati tahun 2019, DPRD melakukan rapat internal.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *