Program PTSL, Minimalisir Sengketa Lahan dan Memberikan Kepastian Hukum

oleh -3 views

Reporter : Rais H. Rantenai

PLANO, Moutong – Program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Parigi Moutong, bertunjuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap pemilik tanah, serta meminimalisir terjadinya sengketa tanah.

Hal itu diungkapkan, Kepala Seksi Hukum BPN Parigi Moutong, Sri Astuti saat menggelar sosialisasi, di Balai Pertemuan Umum (BPU) Kecamatan Moutong, Rabu (15/01/2020) yang dihadiri Camat Moutong Aftar Musa dan kepala-kepala desa se-Kecamatan Moutong.

“Tunjuan dari PTSL ini adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap pemilik tanah yang akan di terbitkan sertifikatnya, serta meminimalisir terjadinya sengketa, dan sertifikat tanahnya juga bisa di jadikan modal usaha dari masyarakat,” jelasnya.

Perlu di ketahui kata dia, tanah yang akan di ukur itu bukan hanya tanah milik warga atau masyarakat tetapi juga fasilitas public dan pemerintah seperti jalan raya, tempat ibadah, dan kantor desa.

“Sebagai persyaratan untuk mengurus sertifikasi tanah adalah foto copy KTP, Kartu Keluarga, Surat Pemilik Tanah (termasuk surat jual beli dan warisan) dan di buatkan daftar pemohon sertifikasi oleh Pemerintah Desa,” ungkap Sri Astuti.

Sementara itu, Kepala Seksi Penataan Pertanahan Kabupaten Parigi Moutong Lin Kadarwati menambahkan, sosialisasi diharapkan bisa memberikan pemahaman kepada aparat desa dan aparat desa bisa menyampaikan kepada masyarakatnya.

“Kami mohon kerja sama dari pemerintah desa serta kepala dusun agar kiranya harus betul-betul bersinergi dengan tim yang akan kami turunkan ke tiap desa,” kata dia.

Terkait mekanisme pendataan dan pendaftaran, Ical salah satu tim lapangan mengatakan, yang harus dipastikan adalah batas-batas tanah, karena itu menjadi kepastian hukum berdasarkan kesepakatan antara pihak tanah dengan pihak yang berbatasan tanah.

“Kalau itu tidak didapatkan, maka kepastian hukum juga tidak akan di dapatkan. Mengenai patok sebagai batas, itu harus menggunakan patok paralon yang diisi dengan semen (cor), tidak boleh menggunakan patok hidup (Patok pohon),” kata dia.

Pada kesempatan itu, Camat Moutong Aftar Muhamad Nusa mengimbau kepada seluruh kepala desa untuk bisa diajak bekerjasama dan mampu memfasilitasi masyarakat dengan pihak BPN agar proses PTSL bisa berjalan dengan baik sesuai dengan target waktu yang ditetapkan.

“Selama ini kita kesulitan ke BPN untuk mengurus sendiri-sendiri, oleh karena itu, dengan adanya program ini kita harus bersyukur dan bersemangat juga bisa bekerjasama dengan baik agar program ini bisa sukses,” tandasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *