Menu

Mode Gelap

Pemerintahan · 11 Jan 2022

Perda LP2B Tekan Ancaman Ketersediaan Pangan


 Perda LP2B Tekan Ancaman Ketersediaan Pangan Perbesar

PARIMO – Pemerintah Daerah (Pemda) Parigi Moutong (Parimo) Sulawesi Tengah gencar mensosialisasikan Peraturan Daerah (Perda), tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), untuk mengendalikan pengalihan fungsi lahan di wilayah setempat.

banner DiDisdik

“Tugas kami sebagai Dinas Tanaman Pangan, Holtikutura dan Perkebunan (DTPHP) adalah mensosialisasikan kepada masyarakat tentang Perda ini,” ujar kepala Dinas TPHP Parimo, Hadi Safwan, saat dihubungi, Selasa  (11/1).

Dia menjelaskan, salah satu poin penting dalam Perda LP2B, adalah larangan mengalih fungsikan lahan fungsional, atau lahan sawah untuk kepentingan lahan yang lain.

Sejauh ini, pengalihan fungsi lahan banyak terjadi di Kecamatan Parigi, yaitu pengalihan fungsi lahan sawah ke Perumahan.

“Secara kasat mata, paling dekat alih fungsi lahan itu banyak terjadi di Kecamatan Parigi,” kata dia.

banner Dinas Kesehatan

Kemudian, ada lagi dibeberapa kecamatan lainnya di wilayah utara Kabupaten Parimo. Penyebabnya, juga bervariasi, salah satunya karena sarana dan prasarana penunjang.

Namun sebenarnya, alih fungsi lahan juga paling banyak disebabkan karena maraknya aktivitas tambang emas ilegal di Parigi Moutong. Bahkan, mengakibatkan para petani tidak dapat melakukan kegiatan tanam di lahan mereka.

Alasannya, aktivitas tambang telah berdampak pada pencemaran lingkungan, yang berpengaruh pada hasil produksi pangan para petani.

“Aktivitas tambang sangat besar pengaruhnya, dan menganggu hasil produksi pangan petani sekitar, karena sebagian besar lahan persawahan tidak bisa ditanami,” ungkapnya.

Diketahui, Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo khawatir alih fungsi lahan dapat mengancam produksi padi nasional ke depan.

“Pertanian bukan hanya masa depan, tapi juga martabat suatu bangsa. Oleh karena itu, kita jaga bersama keberlangsungannya,” kata Syahrul dalam keterangan tertulis, Jumat, (7/1).

Dia mengatakan, pemerintah harus segera mengendalikan laju alih fungsi lahan pangan. Hal itu khususnya terjadi untuk alih fungsi lahan sawah menjadi non-sawah.

Sebab, permasalahan itu sangat berbahaya bagi sektor pertanian, jika pengedalian tidak segera dilakukan pemerintah.

Menurut dia, guna mengendalikan perubahan alih fungsi lahan persawahan tersebut, Kementerian Pertanian pun memberikan penghargaan kepada para Pemerintah Daerah (Pemda) yang memiliki komitmen terhadap Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). (SB)

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 7 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

3 Keutamaan Sholat Tarawih: Meningkatkan Kualitas Ibadah di Bulan Ramadhan

30 Maret 2023 - 15:32

Keutamaan Sholat Tarawih

3 Aktivitas Kreatif untuk Dilakukan Bersama Keluarga saat Lebaran

28 Maret 2023 - 15:48

Aktivitas Kreatif saat Lebaran

5 Destinasi Wisata Seru untuk Dikunjungi Selama Idul Fitri

28 Maret 2023 - 15:25

Destinasi Wisata

10 Makanan Khas Lebaran yang Harus Anda Coba

28 Maret 2023 - 15:08

Makanan Khas Lebaran

7 Tradisi Unik Merayakan Idul Fitri di Indonesia

28 Maret 2023 - 14:59

Merayakan Idul Fitri

5 Tips untuk Meningkatkan Kualitas Video di YouTube

19 Maret 2023 - 09:51

Meningkatkan kualitas video di YouTube
Trending di Ragam