Menu

Mode Gelap

Uncategorized · 28 Feb 2022

Pengalihan Jampersal, Biaya Persalinan Diantisipasi


 Pengalihan Jampersal, Biaya Persalinan Diantisipasi Perbesar

PARIMO – Pemerintah Daerah (Pemda) Parigi Moutong (Parimo) Sulawesi Tengah, diminta segera mengantisipasi pembiayaan persalinan bagi warga miskin, yang tidak terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan bukan penerima program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Pasalnya, program Jaminan Persalinan (Jampersal) yang dibiayai melalui DAK non fisik setiap tahun, tidak dapat dimanfaatkan saat proses pengalihan komponen pelayanan ibu dan bayi baru lahir yang akan melibatkan BPJS sebagai tim verifikator.
“Pemda memiliki kewajiban membiayai hal itu, sebab proses pengalihan ke BPJS tersebut pasti membutuhkan waktu panjang. Persalinan tidak bisa ditunda, usia kehamilan akan terus bertambah,” ungkap Ketua Komisi IV DPRD Parimo, Feri Budiutomo saat ditemui di Parigi, Sabtu malam, (26/2).
Dia mengatakan, berdasarkan data yang diperolehnya, jumlah ibu dalam kondisi hamil di Parimo saat ini, mencapai kurang lebih 900 jiwa.
Dari jumlah tersebut, dipastikan ada sebagian yang tidak memiliki jaminan pelayanan kesehatan gratis, dan bahkan tidak terinput dalam DTKS di Dinas Sosial setempat. Sehingga, harus menanggung beban pembiayaan persalinan tersebut.
“Bagaimana jika ibu hamil terpaksa harus menjalani persalinan dengan cara operasi? biayanya tidak sedikit. Pemda harus punya langkah antisipasi,” tandasnya.
Menurutnya, satu-satunya solusi untuk pembiayaan masyarakat tanpa jaminan pelayanan kesehatan tersebut, Pemda Parimo harus memiliki dana cadangan.
Apalagi dalam surat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang menyampaikan peralihan program Jampersal tersebut, menyebutkan Dinas Kesehatan untuk menginformasikan stakeholder terkait, dan memfasilitasi keberlangsungan pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir.
Hal itu sesuai Permenkes No. 21 tahun 2021, tentang pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan dan masa sesudah melahirkan, pelayanan kontrasepsi, serta kesehatan seksual.
“Jaminan pelayanan kesehatan kepada ibu hamil dan bayi baru lahir juga penting, untuk menekan angka kematian ibu dan anak,” pungkasnya.
Diketahui, Kemenkes melayangkan surat ke seluruh Dinas Kesehatan kota/kabupaten se Indonesia, dengan nomor : KG.01.16/1/036/2022, perihal : informasi pelayanan Jampersal dan Skrining Hipotroid Kongenital (SHK) 2022, tanggal 5 Januari 2022.
Dalam surat tersebut, disebutkan adanya perubahan mekanisme pembiayaan Jampersal komponen biaya pelayanan ibu dan bayi baru lahir dan SHK. (SB)

banner DiDisdik
Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 8 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Polri Bongkar 405 kasus TPPO Selama Periode 2020-2023

5 Mei 2023 - 20:44

Lestari Harap Pemerintah Fokus Pembangunan Budi Pekerti SDM Nasional

28 Februari 2023 - 20:04

Mahamuddin Ahmad : Kedatangan Anies Baswedan pada Munas KAHMI XI di Palu, Ajang Pengobat Rindu Bagi Kader HMI

23 November 2022 - 23:05

Kasus Harian Covid-19 di Kalteng, 1 Agustus 2022 : Sembuh 60 Orang, Konfirmasi 22 Orang. Mari Terus Disiplin Prokes

15 November 2022 - 14:47

BPMP Sulteng Melaksanakan Upacara Hari Kesaktian Pancasila

1 Oktober 2022 - 20:29

Hari Ulang Tahun Stasiun Televisi Pertama di Indonesia

24 Agustus 2022 - 21:55

Trending di Ragam