Pemilu 2024, KPU RI Usulkan Dipercepat 21 Februari

oleh -
Ketua KPU Ilham Saputra mengusulkan agar Pemilu 2024 dipercepat jadi 21 Februari. (Foto: CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Berita Nasional – Pelaksanaan Pemilu 2024 diusulkan pelaksanaannya dari 21 April menjadi 21 Februari oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Ilham Saputra.  Usulan tersebut telah disampaikan kepada Pemerintah dan DPR RI.

“Kami menginginkan agar penyelenggaraan pemilu ini dipercepat untuk menghindari kekosongan pencalonan pilkada,” ujar Ilham saat memberi paparan pada acara diskusi virtual, yang dilansir dari Antara, Minggu (30/5/2021).

Lebih lanjut, Ilham mengatakan pihaknya telah melakukan simulasi untuk mempercepat hari pemungutan suara pada Pemilu 2024. Jika pemilu tetap digelar April, pihaknya khawatir akan ada perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) yang memakan waktu semakin lama. Terlebih jika MK memutuskan Pemungutan Suara Ulang (PSU.  Menurutnya, jika ada putusan MK yang meminta PSU akan memakan waktu.

Selain usulan tersebut, KPU juga mengusulkan ke pemerintah dan DPR agar pilkada turut digelar pada 20 November 2024.

Menurutnya, perihal waktu pelaksanaanmenyangkut perubahan tanggal tersebut harus dibicarakan lebih lanjut dengan masukan dari berbagai pihak, karena masih bersifat usulan.

Ilham menyatakan telah menyampaikan usulan itu ke anggota dewan saat rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI pekan ini.

Dia menambahkan, Pemilu 2024 memerlukan energi dan biaya yang signifikan serta perhatian dari berbagai penyelenggara.

“Pihak DPR telah membentuk tim yang bertugas mempelajari usulan KPU, termasuk soal perubahan jadwal tersebut.” Ujar dia lagi dikutip dari CNN.

Di lain pihak, Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati meminta KPU melakukan simulasi pemilu dan pilkada yang nantinya akan digelar pada 2024 secara riil dan transparan.

“Berkaca pada Pemilu 2019, lebih dari 500 anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) meninggal dunia akibat kelelahan saat bertugas.” Ujar Khoirunnisa.

Khoirunnisa menegaskan, hasil kajian lintas disiplin Universitas Gadjah Mada menunjukkan petugas KPPS meninggal dunia karena manajemen risiko tidak ada. Misalnya, ketika petugas ingin bertanya ada masalah di TPS kepada siapa, semua  harus dipersiapkan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.