Pemda Parimo Usul Pembangunan Jalan dan Sarana Transportasi Darat ke Kemendes PDTT

oleh -
Kasubid PIPW 1 Bappelitbangda, Ketut Sudana (Foto:Eli)

Liputan : Eli

Beritaplano, Parigi Moutong – Pemerintah Daerah Parigi Moutong (Parimo), melalui OPD terkait mengusulkan pembangunan jalan dan sarana transportasi darat (mobil desa) ke Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) untuk tahun 2021 mendatang.

Terkait itu, Kasubid Bidang Perencanaan Infrakstruktur dan Pengembangan Wilayah (PIPW) 1 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), Ketut Sudana, mengatakan OPD terkait sudah menyiapkan dokumen rencana kerja untuk 2021 yang akan diusulkan ke Kemendes PDTT, diantaranya Dinas Perhubungan dan Dinas PUPRP terkiat usulan jalan dan pengadaan mobil desa.

“Tahun sebelumnya untuk transportasi darat kan batal karena ada pengurangan anggaran dari pusat. Kalau tidak salah sebelumnya diusul 12 unit, tetapi batal semua. Kalau untuk jalan ini ada pengurangan sekitar Rp 300 juta, jadi disesuaikan sekarang,” jelas Sudana.

Kata dia, ada tiga ruas jalan  yang diusulkan untuk tahun 2021 yaitu ruas jalan di wilayah Kecamatan Tinombo, Kasimbar dan Kecamatan Lambunu.

Dia menjelaskan, untuk desa yang mengusulkan angkutan pedesaan melalui OPD terkai, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi diantaranya desa itu terletak jauh dari kota (terpencil) sehingga tujuannya untuk mempermudah layanan transportasi. Kemudian sudah memiliki dokumen Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) atau sudah terbentuk dan jalan dalam artian beroperasi.

“Hampir semua desa kan sudah punya Bumdes, soal jalan dengan tidaknya itu PMD yang evaluasi,” kata dia.

Enam unit rencana yang diusulkan yaitu untuk desa di Kecamatan Torue, Tinombo, Tinombo Selatan, Tomini dan Palasa.

“Kalau Kecamatan Tinombo Selatan itu rencana dua unit atau dua desa, kalau Tomini, Palasa, Torue dan Tinombo itu satu unit saja. Semoga tidak ada pengurungan lagi,” bebernya.

Sudana menambahkan, dokumen pengajuan akan dirampungkan karena awal November 2020 ini sudah harus masuk ke Kemendes PDTT. Sehingga pihaknya akan merekap semua usulan dan menyerahkan ke Bupati Parigi Moutong untuk ditanda tangani.

“Karena satu kementrian jadi direkap dulu kemudian dibawa untuk di tanda tangani Bupati sebelum dikirim/diusulkan,” tutupnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.