Menu

Mode Gelap

Parlemen · 21 Nov 2019

Parimo Dianggap Bukan Daerah Penghasil Emas, Sayutin : Tutup Saja


 Ketua DPRD Sayutin memimpin rapat banggar , rabu (20/11/2019) Foto : Eli Perbesar

Ketua DPRD Sayutin memimpin rapat banggar , rabu (20/11/2019) Foto : Eli


Reporter : Eli

banner DiDisdik


PLANO, Parigi Moutong – Ketua DPRD Parigi Moutong Sayutin meminta agar Kementrian ESDM dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah perlu menegaskan status Parigi Moutong sebagai daerah penghasil. Sebab sudah bertahun-tahun dilakukan penambangan emas oleh perusahaan KNK di wilayah Moutong, namun daerah tidak menerima bagi hasil pertambangan umum dengan status daerah penghasil. Sayutin mempertanyakan izin operasional KNK.


Hal itu diungkapkanya, saat menggelar rapat badan anggaran yang membahas tentang pendapatan daerah, rabu (20/11/2019) di kantor sementara DPRD Parigi Moutong. Sayutin, mempertanyakan bagi hasil pertambangan umum, yang didalamnya tidak ada disebutkan bagi hasil dari pertambangan emas. Padahal kata dia, di Wilayah Parigi Moutong sudah ada aktivitas pertambangan emas dan telah memiliki izin seperti di wilayah Moutong juga ada beberapa titik sementara pengurusan amdal untuk eksplorasi.


“Untuk sektor pertambangan umum, bagi hasil ini saya penasaran, setelah terbitnya izin usaha operasi KNK setelah eksplorasi operasi maka ada bagi hasil yang menjadi hak pemerintah kabupaten. Saya buta disini, apakah selama beroperasinya itu pernah dibahas dengan provinsi ke kementrian keuangan. Disini hanya bagi hasil sumber daya alam pertambangan umum, minyak dan gas bumi, biasanya ini ada tiga kategori, apakah sudah dengan pertambangan umum kita khusus KNK?,seperti apa ini biasanya kan Provinsi mengudang,” tanya Sayutin kepada Kepala Dinas Pendapatan Yasir yang saat itu juga ada sekretraris daerah H.Ardi, Kepala Dinas Keuangan Yusril dan Kepala Bappelitbangda Zulfinasran.


Kesempatan itu Yasir menjawab, bagi hasil pajak dan Sumber Daya Alam untuk Parigi Moutong ditetapkan bukan daerah penghasil, sehingga Parigi Moutong hanya menerima bagi hasil bukan daerah penghasil.
“Memang ada kegiatan pertemuan tentang migas yang diundang adalah kabupaten penghasil. Luwuk, Morowali, Kita tidak. Kita dapat bagi ratanya saja dari kabupaten penghasil. Tetapi memang ada pertemuan per tiga bulan diundang kementrian ESDM untuk rekon jadi kita hanya menerima hasil, hitunganya sudah jelas pak ,” ungkapnya.

banner Dinas Kesehatan


Pantauan media ini, Yasir tidak menjelaskan bagi hasil soal tambang emas tetapi hanya menyebutkan soal bagi hasil sebagai non penghasil minyak dan gas milik Morowali dan Luwuk.


Terkait itu Sayutin menanggapi, bahwa pemerintah daerah perlu mempertanyakan segera terkait 10 persen hak sebagai daerah penghasil emas dengan dasar telah beroperasinya pertambangan emas di Moutong oleh KNK. Sebab kata dia, jika tidak daerah akan dirugikan. Apalagi kata dia, wilayah Sienjo sampai Tada dikabarkan ada potensi pertambangan.


“Akan ada inspektur pertambangan yang turun, dinas pertambangan provinsi dalam waktu dekat, saya sudah komunikasi. Saya akan bawa soal ini sampai di kementrian keuangan dan ESDM. Kalau kita bukan penghasil kita pertanyakan keberdaan KNK disini, tutup saja, ” tandasnya.


Terkait itu, politisi Nasdem Sutoyo menambahkan, sepengetahuannya sejak tahun 2013 KNK sudah masuk di wilayah Moutong, bahkan dikabarkan bekerjasama dengan masyarakat lokal sebagai pemodal dan mematok harga dengan hitungan persen. Tetapi anehnya kata dia, jika daerah tidak mengetahui statusnya sebagai daerah penghasil, apalagi jika kondisinya sudah terjadi eksploitasi.

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 18 kali

Baca Lainnya

Beri Kuliah Mahasiswa S3, Bamsoet Ingatkan Pentingnya TAP MPR Atasi Kebuntuan Politik

24 Juni 2023 - 19:04

Murah Tapi Hasilnya Maksimal, Firman Ajak Petani Gunakan Biosaka

10 Juni 2023 - 21:22

Bamsoet Didapuk Jadi Ketua Dewan Pembina Alumni Doktor Hukum Unpad

1 Maret 2023 - 22:31

Mencengangkan, Sekelas BKPSDM Parimo Akui Keliru Terbitkan Tanggal SK Pemberhentian Pejabat Eselon 2

17 Februari 2023 - 00:14

Pejabat Eselon 2 Yang Dinonaktifkan, Pidanakan Bupati  Parigi Moutong

16 Februari 2023 - 17:48

Biaya Haji 2023 Diketok Rp 49,8 Juta, Jemaah Tunda 2020-2021 Tak Perlu Rogoh Kocek Lagi

15 Februari 2023 - 09:20

Trending di Parlemen