PAFI Akan Gunakan Website Terintegrasi untuk Database Keanggotaan

oleh -7 views

Reporter : Eli

PLANO, Parigi Moutong – Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI) kedepan akan menggunakan website terintegrasi dari pengurus pusat, daerah hingga cabang. Hal itu untuk memperbaiki database keanggotaan yang tersebar di Indonesia.

Demikian disampaikan Sekertaris PD PAFI Sulawesi Tengah Moh. Nur, S.Farm, saat membuka Musyawarah Cabang (Muscab) Pengurus Cabang (PC) Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI) Parigi Moutong, Sabtu (22/2/2020) di aula RSUD Anutaloko Parigi.

Dikatakannya, sistem online terintegrasi ini diharapkan bisa diakses semua anggota, sehingga infomasi bisa diketahui dari tingkat pusat hingga tingkat kabupaten.

“Informasi bisa secara online diakses oleh semua anggota. Informasi PC, PD dan Pengurus Pusat, jadi kita punya database sendiri, namanya website terintegrasi ada data base anggota secara keseluruhan. Disitu juga sistem iuran akan lebih transparan,” jelasnya.

Menurutnya, keanggotaan Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) perlu untuk didata dan diupdate untuk kepentingan PAFI itu sendiri dan untuk kepentingan lembaga mitra yang membutuhkan tenaga kefarmasian.

Pada kesempatan itu, Sekertaris PD PAFI Sulawesi Tengah Moh. Nur, S.Farm juga menyinggung soal upaya PAFI untuk terlibat dalam revisi PMK nomor 3 Tahun 2020 terkait klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.

“Perkembangan terakhir PAFI pusat dan daerah, saat ini sedang fokus pada perumusan UU Kefarmasian yang sedang digodok di Proglenas, PAFI sudah megeluarkan rekomendasi ke pengurus pusat dan pusat akan membahas bersama IAI,” bebernya.

Pihaknya juga mengapresiasi, PC PAFI Parigi Moutong yang mampu menghadirkan hampir lebih dari separuh anggotanya dan menggelar tiga kegiatan sekaligus dalam kurun waktu dua hari kedepan.

“Suatu organisasi, yang diperlukan adalah keikhlasan untuk mau dan mampu meluangkan waktunya. Sebab disini semua pasti bekerja. Apresiasi untuk PC PAFI Parigi Moutong mampu tiga kegiatan sekaligus untuk dua hari, ini luar biasa. Parigi yang pertama membuat Rapat Kerja Daerah, biasanya dibuat di Provinsi, ” ungkapnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *