Nota Perintah Hingga Uang Masuk Alat Berat PUPRP Parimo Mengalir Sampai Jauh

oleh -84 views

Reporter : Faradiba

PLANO, Parigi Moutong – Layaknya air, dari nota perintah hingga uang masuk atas pengelolaan 15 unit peralatan alat berat milik Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) Kabupaten Parigi Moutong tahun 2019 mengalir sampai jauh.

Berdasarkan investigasi beritaplano.com, alat berat yang berplat merah tersebut selain dipaksa memenuhi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) PUPRP senilai Rp 120 juta dalam satu tahun, ternyata alat berat itu juga harus memenuhi permintaan nota perintah dari sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada dilingkup Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong.

Bahkan, untuk urusan perhelatan Pekan Olahraga Propinsi (Porprov) yang diselenggarakan oleh Komite Olah Raga Nasional (KONI) tahun sebelumnya pihak peralatan harus rela kerja rodi tanpa diberikan biaya operasional.

“Kemarin yang kami kerjakan berdasarkan perintah banyak titik, diantaranya untuk kegiatan Porprov, pembersihan lokasi balap sepeda, pembersihan bahu jalan sepanjang empat kilometer jalan uwemea Desa Dolago, penggusuran area hutan kota dan ada beberapa item lainnya lagi,” Ujar salah satu sumber resmi kepada media ini yang tidak ingin di sebutkan namanya.

Lanjut sumber, dalam catatan rincian bantuan pekerjaan UPTD peralatan tahun 2019, nilai uang yang dikeluarkan pihak peralatan dalam pembiayaan operasional yang sifatnya bantuan ada senilai Rp 156 juta lebih.

“Nilai Rp 156 juta lebih itu uang peralatan yang keluar, dan itu sifatnya bantuan, tidak ada uang masuk untuk PAD dari pekerjaan yang sifatnya bantuan,” beber sumber.

Tidak hanya soal nota perintah, uang masuk dari pengelolaan peralatan alat berat yang seharusnya masuk ke kas daerah sebagai PAD yang nilainya kurang lebih Rp 254 juta ternyata harus memenuhi kantong-kantong para pimpinan.

Kata sumber, berdasarkan catatan pihaknya dalam pencairan tahap I bidang UPTD peralatan PUPRP tahun 2019 senilai Rp 202 juta lebih, uang pencairan langsung dilakukan pemotongan sebesar Rp 55 juta lebih oleh pihak keuangan.

“Pemotongan Rp 55 juta lebih tercatat tertanggal 21 Mei 2019. Dari Rp 55 juta itu ada pengambilan untuk kepentingan Kadis sebesar Rp 20 juta,” Ujar sumber sembari memperlihatkan kwitansi potongan pencairan.

Bahkan, pencairan di tahap II tertanggal 2 Agustus 2019 menurut sumber ada lagi pemotongan yang nilainya tak tanggung-tanggung mencapai Rp 115 juta.

“Dari Rp 115 juta itu terbagi, untuk qurban dan adipura serta ada juga katanya untuk kadis, pemotongan itu langsung dipotong oleh pihak keuangan,” terang sumber.

Sementara, bendahara PUPRP Parimo, Rahmayani Rachman, SH selaku pihak keuangan yang mengetahui persis soal potongan pencairan tersebut saat dikonfirmasi media ini yang bersangkutan masih dalam keadaan sibuk dan belum bisa ditemui.

Kepala Dinas PUPRP Parimo, Arifin Amad yang dikonfirmasi media ini terkait soal potongan dan pengambilan pencairan uang bidang UPTD peralatan pihaknya membantah.

“Tidak benar itu, saya tidak pernah meminta atau memerintahkan keuangan untuk potong-potong pencairan uang peralatan, sedikit pun saya tidak pernah ambil,” bantah Arifin.

Menurut Arifin, dalam setiap pencairan dana di setiap bidang, anggarannya di kelola langsung oleh bidang itu sendiri.

“Jadi, tidak benar itu informasi kalau saya potong-potong uangnya bidang,” tutup Arifin.   

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *