Reporter : Eli
PLANO, Parigi Moutong – Ketua DPRD Sayutin menilai pendapatan disektor perikanan masih dapat ditingkatkan lagi. Menurutnya, ada beberapa peluang untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor perikanan. Untuk itu kata dia, DPRD akan membantu pemerintah daerah, mengkaji peluang pendapatan pada kegiatan usaha perikanan yang masuk kawasan pesisir.
“Kami akan usul penyusunan peraturan terkait penataan kawasan pesisir laut, nanti kami akan kaji rencana detail tata ruang wilayah pesisir laut dengan instansi terkait,” ujarnya.
Menurutnya, Parigi Moutong memiliki garis pantai yang sangat panjang 472 KM, tentunya pemerintah Provinsi bisa melihat itu sebagai peluang bersama dan memberikan kabupaten bagi hasil yang memadai.
Terkait itu, Kepala Dinas Perikanan Parigi Moutong Efendi Batjo mengatakan, sejak adanya aturan baru yang menjadikan urusan kelautan menjadi urusan pemerintah provinsi, Dinas Perikanan Kabupaten hanya mengelolah sektor perikanan di darat. Misalnya kata dia, hasil laut yang naik ke tempat pelelangan ikan (TPI), hasil produksi tambak, mobil pendingin ikan, ruang/gedung pendingin (cold storage) dan pos terpadu yang sifatnya sumbangan.
Namun kata dia, untuk TPI tidak semua pedagang membayar sesuai apa yang diharapkan dan petugas dilapangan tidak dapat memaksakan agar melakukan pembayaran. Sehingga pada sektor ini, Dinas Perikanan mengakui ada kelemahan pada sistem yang ada dilapangan untuk menarik PAD.
“Ada yang bertugas di kecamatan itu memungut di TPI, itu pungutan hasil produksi tangkap. Ada yang bayar ada juga tidak. Tetapi di Ampibabo sana dikuasai oleh Provinsi, masuk ke kas Provinsi padahal TPI itu kita punya hak. Biasanya juga petugas tidak lapor berapa banyak yang sudah terkumpul. Petugas kita juga kadang tidak bisa bertindak tegas di lapangan,” jelasnya.
Efendi mengakui, PAD di sektor perikanan masih dapat ditingkatkan, terutama di TPI jika sistem dilapangan berjalan dengan baik sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Sebab kata dia, terkadang ada kapal masuk membawa ikan ke TPI sampai 2 Ton lalu membayar tidak sesuai besaran hasil.
Padahal kata dia, petugas direkrut dari Kabupaten di gaji memakai APBD, seharusnya ikut berperan untuk meningkatkan PAD, sesuai dengan aturan dan tidak melanggar UU.
Lanjut dia, PAD Dinas Perikanan yang cukup banyak didapatkan dari mobil pendingin yang disewakan pada pihak ke tiga. Selain mendapatkan angka ril dari hasil sewa, Dinas Perikanan juga tidak terbebani dengan biaya pemeliharaan. Selain itu kata dia, PAD pada cold storage yang berjumlah dua unit bangunan, hanya satu yang telah memberikan PAD sedangkan satu unit masih dalam tahap perbaikan kerusakan.
“cold storage kita punya dua di Boyantongo dan di Bolano, dari bolano sudah ada pemasukkan kalau Boyantongo masih dalam tahap perbaikan,” ujarnya.
Untuk meningkatkan PAD tahun 2020 kata Efendi, pihaknya justru meminta agar DPRD memberikan dukungan lewat regulasi untuk kepastian hukum dalam melakukan pungutan, apakah jenisnya retribusi atau pajak. Sehingga pihaknya tidak ragu-ragu dalam menjalankan aturan kepada pemilik kapal ataupun pedagang.
Kata dia, pihaknya sudah mengusulkan agar ada pembentukan UPT Dinas Perikanan yang mengelola semua industri pengolahan. Agar PAD perikanan bisa terserap dengan baik.
“UPT yang khusus untuk mengelola budidaya dan industri perikanan, ini perlu dikelola secara maksimal. Nanti disitu ada cabang-cabang, pasti akan lebih terarah,” ungkapnya.
Kata dia, Dinas Perikanan diberikan target PAD 90 Juta dan telah dinaikan menjadi 125 Juta, sudah realisasi 93 %, saat ini. Namun kata dia, PAD itu masih bisa digenjot lagi jika ada dukungan anggaran untuk membangun kembali pabrik es yang telah rusak pasca dikelolah koperasi Mosipatuvu. Juga jika diberikan dukungan untuk membuka tambak udang supra instentif di lokasi kantor Dinas Perikanan.
“Dari sektor tambak udang, kami yakin PAD bisa meningkat lebih cepat karena satu kali panen itu tidak sedikit hasilnya. Lokasi ada dibelakang, tinggal benih dan peralatan lainnya,” tuturnya.
