Lima Komisioner Bawaslu Parigi Moutong Dilaporkan ke DKPP

oleh -33 views

Laporan : Redaksi

PLANO, Parigi Moutong – Diduga melanggar kode etik sebagai penyelenggara pemilu, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Parigi Moutong, resmi melaporkan lima anggota komisoner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Parigi Moutong ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Rabu (22/01/2020).

Konsultan LBH Parigi Moutong, Hasbar mengatakan laporan yang dilayangkan pihaknya berdasarkan pada dugaan pelanggaran etik seluruh komisioner Bawaslu Parigi Moutong atas proses hasil seleksi rekrutmen hingga pada pengambilan sumpah pelantikan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) Kabupaten Parigi Moutong pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2020.

“Kelima komisioner yang kami laporkan adalah ketua Bawaslu Parigi Moutong Muhlis Aswad, Komisioner Bawaslu Parigi Moutong Muhammad Rizal, Fatmawati, Mohamad Iskandar Mardani, dan Bambang,” ujar Hasbar.

Menurut Hasbar, selain diduga melanggar kode etik sebagai penyelenggara pemilu, sikap tim LBH Parigi Moutong melaporkan seluruh komisioner Bawaslu ke DKPP karena tidak diindahkannya surat somasi yang dilayangkan pihaknya ke Bawaslu tertanggal (23/12/2019-red) lalu.

“Dalam proses seleksi berlangsung hingga pada diumumkannya nama-nama yang diluluskan oleh Bawaslu, pihak kami telah mengirimkan surat somasi tertanggal 23 Desember 2019. Namun hingga pada batas waktu berakhir yakni 3×24 jam, pihak Bawaslu terkesan tidak memiliki itikad baik untuk mengklarifikasi secara profesional atas surat somasi tersebut. Bahkan kami merasa Bawaslu dengan sengaja mengabaikan dugaan pelanggaran yang telah kami laporkan ke mereka,” terang Hasbar.

Dijelaskannya, melihat hal itu pihaknya beranggapan para komisioner Bawaslu diduga telah melanggar janji dan sumpahnya sebagai penyelenggara pemilu yang dimana Bawaslu harus netral sesuai amanat Undang-undang.

“Komisioner Bawaslu sudah tergolong melanggar kode etik, makanya kami dari tim LBH Parigi Moutong membuat laporan resmi ke DKPP. Kami berharap agar DKPP segera memproses laporan kami dengan cepat,”harapnya.

Sebelumnya diberitakan, terkait surat somasi yang dilayangkan LBH Parigi Moutong atas dugaan pelanggaran proses perekrutan Panwascam pada Pilgub mendatang, Bawaslu menegaskan sudah bekerja sesuai aturan yang berlaku.

“tanggapan kami Bawaslu Parigi Moutong, kami sudah bekerja sesuai UU nomor 10 tahun 2016, perbawaslu 8 tahun 2019, dan surat penetapan pejabat pengelola informasi seleksi pengawas ad hoc yang dikecualikan tertanggal 20 Desember,” jelas komisioner Bawaslu Parigi Moutong, Mohamad Iskandar Mardani kepada media ini via pesan singkat WhatsApp pribadinya (26/12/2019).

Ditanya terkait bentuk peringatan somasi 3×24 jam, Iskandar menyebutkan bahwa tanggapan kami sudah seperti itu. Selanjutnya pihaknya menghormati apa langkah yang diambil teman-teman LBH.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *