Menu

Mode Gelap

Hukrim · 24 Des 2019

LBH Parimo Layangkan Surat Somasi Pada Bawaslu


 Konsultan Hukum LBH Parimo Hasbar menyerahkan surat somasi pada staf sekertariat Bawaslu Sarmiati. (Foto : Istimewa) Perbesar

Konsultan Hukum LBH Parimo Hasbar menyerahkan surat somasi pada staf sekertariat Bawaslu Sarmiati. (Foto : Istimewa)

Reporter : Eli

banner DiDisdik

PLANO, Parigi Moutong – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Parigi Moutong melayangkan surat somasi pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Parigi Moutong, senin (23/12/2013) yang diterima staf sekertariat Sarmiati.

LBH Parigi Moutong bertindak selaku kuasa hukum dari tiga klien yang sebelumnya telah mendaftarkan diri sebagai kandidat Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2020 mendatang.

Dalam isi surat tersebut disebutkan, dalam proses pendaftaran ternyata ada beberapa calon kandidat pendaftar lainnya yang diduga tidak layak memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi Panwascam dan tetap dinyatakan lolos administrasi hingga mengikuti tes CAT dan wawancara. Bahkan untuk hasil akhir seleksi, beberapa kandidat tersebut dinyatakan lulus sebagai Panwascam oleh Bawaslu.

Selain itu disebutkan juga, Bawaslu tidak terbuka dalam melakukan pengumuman penilaian kelulusan ujian CAT untuk mengetahui siapa yang dinyatakan lulus atau tidak. Semua dinyatakan lulus untuk mengikuti tes wawancara sehingga hal itu dinilai hanya formalitas semata yang tidak memiliki fungsi apa-apa.

banner Dinas Kesehatan

Dalam surat itu juga disebutkan, Bawaslu diduga melanggar ketentuan keterbukaan informasi publik dalam UU nomor 14 tahun 2008 pasal 3 dan 4. Berkaitan dengan tidak diumumkannya secara terbuka hasil tes.

Disebutkan bahwa Klien yang mereka dampingi dirugikan secara hukum, moril maupun materil olehnya pihaknya menunggu 3×24 jam agar kiranya Bawaslu dapat mengindahkan somasi tersebut dengan mengklarifikasi permasalahan ini secara musyawarah.

“Apabila dalam waktu tersebut pihak Bawaslu tidak mengindahkan somasi tersebut maka permasalahan ini akan diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku,” demikian kutipan nomor tujuh dalam surat tersebut.

Konsultan Hukum perwakilan LBH Parimo, Hasbar mengatakan, LBH Parigi Moutong menunggu Bawaslu mengambil tindakan dalam kurun waktu yang diminta, 3 x 24 jam.

Sampai berita ini ditayangkan, pihak Bawaslu Parigi Moutong belum memberikan keterangan. Ketua Bawaslu Muchlis Aswat yang diminta tanggapannya via WatsAap, selasa (24/12/219) pukul 16.13 hingga Rabu (25/12/2019) pukul 01.00 belum memberikan jawaban terkait surat somasi tersebut.

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 11 kali

Baca Lainnya

Laksanakan Asesmen Bacaleg, Ketua Bapilu Nasdem Parimo : Ikhtiar Kolektif Menang Lebih 2024.

2 April 2023 - 00:28

Paloh Yakin, Pemerintah Bisa Jadi Wasit Yang Adil

22 Februari 2023 - 21:59

Politisi Milenial Lintas Partai Tolak Sistem Tertutup

13 Januari 2023 - 19:28

Kasus Suap Pengurusan Perkara Di MA, KPK Tetapkan Tersangka Baru

9 November 2022 - 10:16

Cak Imin Dukung Jokowi: Antar Partai Tak Saling Menjatuhkan

8 November 2022 - 10:13

Luhut Yakin, Kepercayaan Dunia Terhadap RI Meningkat Pasca KTT G20 Bali, Ini Alasannya…

5 November 2022 - 20:42

Trending di Pemerintahan