Menu

Mode Gelap

Pemerintahan · 15 Feb 2022

KPK Dorong Pemanfaatan MCP dan SPI untuk Perbaikan Tata Kelola Sulawesi Tengah


 KPK Dorong Pemanfaatan MCP dan SPI untuk Perbaikan Tata Kelola Sulawesi Tengah Perbesar

BERITAPLANO.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong upaya perbaikan tata kelola Pemerintah Daerah di wilayah Sulawesi Tengah dengan berbasiskan pada hasil pengkuran Monitoring Centre of Prevention (MCP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2021.

banner DiDisdik

Pernyataan tersebut disampaikan Pimpinan KPK Lili Pintauli Siregar yang hadir dalam kegiatan Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi yang bertempat di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah.

“Saya harap Sulawesi Tengah bisa bekerja lebih extra untuk mendorong perbaikan tata kelola pemerintah daerah, karena skor MCP menunjukkan indikasi tingkat kerawanan korupsi di suatu daerah,” kata Lili.

Lebih lanjut, Lili menerangkan bahwa, capaian skor MCP Sulawesi Tengah sejak MCP ini dibentuk selalu di bawah rerata nasional. Secara berturut-turut, sejak tahun 2018 hingga 2021 wilayah ini meraih skor sebesar 56,0; 69,0; 55,5; dan 61,0; dengan rerata nasional pada tahun tersebut sebesar 63,0; 69,7; 58,0; dan 71,0.

Monitoring Centre for Prevention (MCP) merupakan aplikasi atau dashboard yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia. MCP ini meliputi delapan area intervensi yakni: pengelolaan APBD, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, pengelolaan aset, serta dana desa.

banner Dinas Kesehatan

Rapat Koordinasi yang diikuti oleh para Bupati, Wali Kota, Sekretaris Daerah, Inspektur, dan Kepala OPD di lingkungan Sulawesi Tengah ini juga dihadiri oleh Plt. Direktur Koordinasi Supervisi wilayah IV KPK Jarot Faizal, Plt. Direktur Sosialisasi Kampanye KPK Niken Ariati, dan Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura.

Niken menuturkan bahwa dalam melakukan pengukuran dan identifikasi titik-titik rawan korupsi, selain MCP, KPK juga melakukan pengukuran melalui Survei Penilaian Integritas (SPI).

“Pengukuran SPI ini bersifat kelembagaan atau organisasi pada K/L atau pemda, yang bertujuan meningkatkan kesadaran risiko korupsi, perbaikan sistem antikorupsi, sekaligus memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem pencegahan korupsi,” kata Niken.

Lebih lanjut, Niken merinci bahwa, dalam pengukuran Indeks Integritas melalui SPI tersebut, pemerintah daerah di wilayah Sulawesi Tengah, yang terdiri dari 11 pemerintah kabupaten, 2 kota, dan 1 provinsi, memperoleh skor 70,5 atau masih di bawah Indeks Integritas Nasional sebesar 72,4. Terlebih Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah hanya meraih skor 59,2 dengan menduduki peringkat tiga terbawah dari 34 pemerintah provinsi di Indonesia.

Sedangkan dalam lingkup wilayah Sulawesi Tengah, skor tertinggi diraih oleh Kabupaten Banggai dengan skor indeks 78,89 dan skor terendah diperoleh Kabupaten Banggai Kepulauan dengan skor indeks 58,94.

Survei Penilaian Integritas (SPI) adalah survei untuk mengukur tingkat atau risiko korupsi di suatu K/L/PD. SPI digunakan sebagai indikator pencegahan korupsi oleh Bappenas dalam RPJMN 2020 – 2024, dengan target tahun 2021 sebesar 70. SPI juga menjadi Indikator yang digunakan KemenPANRB untuk menilai dalam PMPRB pada suatu institusi dengan bobot 16%.

Kedua instrumen pengukuran tersebut, baik MCP maupun SPI, dapat digunakan sebagai basis perbaikan titik-titik rawan korupsi pada pelaksanaan tata kelola pemerintahan di kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah.

“KPK berharap, seluruh kepala daerah dan jajarannya memberikan atensi sekaligus menjadikan hasil pengukuran dan rekomendasi dalam MCP dan SPI untuk melakukan upaya pencegahan korupsi secara serius, di mana ujungnya, hasil dan manfaatnya, adalah dapat dirasakan untuk seluruh masyarakat,” pungkas Lili.***

Informasi selengkapnya kunjungi JAGA.ID

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 181 kali

badge-check

Reporter

Baca Lainnya

Mencengangkan, Sekelas BKPSDM Parimo Akui Keliru Terbitkan Tanggal SK Pemberhentian Pejabat Eselon 2

17 Februari 2023 - 00:14

Pejabat Eselon 2 Yang Dinonaktifkan, Pidanakan Bupati  Parigi Moutong

16 Februari 2023 - 17:48

Disdukcapil Parimo Sasar Siswa Rekam KTP

13 Februari 2023 - 21:15

Indonesia Siapkan Bantuan Uang Tunai Masing-Masing 1 Juta Dolar AS untuk Turki dan Suriah

11 Februari 2023 - 13:47

KTT G20, Jokowi: Kita Perlu WHO Yang Kuat dan Bertaring

15 November 2022 - 16:07

Urai Kemacetan Pantura, Tol Semarang-Demak Seksi II Siap Dibuka

14 November 2022 - 17:24

Trending di Pemerintahan