Korupsi Pengadaan Masker Di Banten, Puluhan ASN Dinkes Mundur

oleh -
Gambar Ilustrasi

Berita Nasional – Puluhan pejabat eselon III dan IV di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Banten, ramai-ramai mengajukan pengunduran diri.  Hal ini merupakan imbas dari pengusutan kasus korupsi masker yang disidik Kejati Banten.

Ditandai dengan beredarnya  surat pengunduran diri pejabat Dinas Kesehatan Provinsi Banten, usai kasus pengadaan masker KN95 diusut Kejaksaan Tinggi Banten.

Surat tertanggal 26 Mei 2021, ditujukan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Banten dan ditembuskan ke Ketua DPRD Banten, Sekda, Inspektorat, Kadinkes, dan Kepala BKD Banten. berisikan dua poin pernyataan sikap 20 pejabat Eselon III dan IV.

Dalam surat itu tertera pernyataan, yaitu poin pertama, 20 pejabat itu mengaku sudah bekerja secara maksimal dalam melaksanakan tugas sesuai arahan Kadinkes yang “penuh tekanan dan intimidasi”.

“Kondisi tersebut membuat kami bekerja dengan tidak nyaman dan penuh ketakutan,” kata mereka dalam surat tersebut.

Poin kedua, para pejabat menyebut salah satu tersangka kasus tersebut, LS, melaksanakan tugas sebagai PPK sesuai arahan Kadinkes.

“Dengan kondisi penetapan tersangka tersebut kami merasa sangat kecewa dan bersedih karena tidak ada upaya perlindungan dari pimpinan,” ujar mereka.

Sehubungan dengan kondisi tersebut, dengan bulat kami menyatakan sikap “menyatakan mengundurkan diri sebagai pejabat di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Banten.”

Dikonfirmasi terpisah, Kepala BKD Banten,  Komarudin memastikan pegawai Dinkes yang mengundurkan diri itu merupakan pejabat eselon III dan IV.

Ia mengaku akan meminta keterangan dari 20 pejabat itu lebih dulu untuk mengetahui alasan yang sebenarnya soal pengunduran diri tersebut.

“BKD akan melakukan klarifikasi kebenarannya, apakah dia betul mengundurkan diri atas kemauan sendiri (atau bukan), itu yang kita pastikan,” ujar dia, dilansir dari cnnindonesia.com Senin (31/5/2021).

Komarudin mengatakan ketentuan aparatur sipil negara (ASN) mengundurkan diri adalah hak masing-masing. Termasuk saat dirinya masuk sebagai aparatur negara.

Tapi, terhadap adanya usulan pejabat di Dinkes Banten yang mengundurkan diri, Komarudin akan mengklarifikasi kepada mereka.

“Terhadap hal ini langkah pertama kita dari BKD akan mengklarifikasi kebenaran apakah mengundurkan diri akan kita pastikan. Prinsipnya kita akan klarifikasi, apakah ini diterima atau tidak. Karena pengangkatan mereka oleh gubernur, mundurnya ada SK gubernur lagi tentang pemberhentian mereka,” ujar Komarudin lagi.

Selain itu, pihaknya akan meminta keterangan Kadinkes Banten Ati Pramudji Astuti. “Kadinkes akan dimintai keterangan,” lanjut dia.

Terlepas dari itu, Komarudin menyebut pengunduran diri merupakan hak pegawai. Jika diterima, pemberhentian 20 pejabat itu akan diputuskan melalui surat keputusan (SK) Gubernur Banten Wahidin Halim.

“Nanti kita lihat, nanti terserah Pak Sekda, nanti setelah diklarifikasi pengunduran dirinya diterima atau tidak, karena pengangkatan mereka melalui SK Gubernur, sehingga nanti resminya mereka mengundurkan itu ada SK Gubernur lagi tentang pemberhentian,” jelasnya.

Sebelumnya, tiga orang ditetapkan tersangka kasus pengadaan 15 ribu masker COVID-19 jenis KN95 senilai Rp 3,3 miliar untuk tenaga kesehatan. Mereka adalah Agus Suryadinata dan Wahyudin Firdaus dari PT RAM. Satu tersangka adalah PPK dari Dinas Kesehatan Banten atas nama tersangka Lia Susanti. Total kerugian negara atas korupsi ini Rp 1,6 miliar.

Ketiga tersangka ini melakukan modus korupsi dengan cara markup atau mengubah rencana anggaran biaya atau RAB pengadaan masker. Awalnya, harga satuan masker di RAB tersebut Rp 70 ribu namun diubah nilainya menjadi Rp 220 ribu.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.