Kelanjutan Kasus Suap Izin Eskpor Benur, KPK Sita Tas hingga Baju Mewah Milik Edhy Prabowo

oleh -
Foto : Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo

Berita Plano – Diduga dibeli dari hasil penerimaan suap perizinan ekspor benih lobster. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyitaan terhadap tas dan baju mewah milik mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Melalui Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri menyebut proses penyitaan itu dilakukan pada Kamis, 14 Januari 2021, dan bersamaan saat Edhy Prabowo diperiksa penyidik.

Sebagaimana Edhy diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka penerima suap, Edhy dan keenam orang lainnya sebagai tersangka kasus penerimaan hadiah atau janji terkait dengan perizinan tambak, usaha, dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya Tahun 2020.

Dilansir dari PIKIRAN RAKYAT, Tersangka lainnya adalah Stafsus Menteri KKP, Safri dan Andreu Pribadi Misata Pengurus PT ACK, Siswadi, staf isteri Menteri KKP, Ainul Faqih, Amiril Mukminin, dan Direktur PT DPP, Suharjito.

Dalam kasus tersebut diketahui bahwa pada 5 November 2020 diduga terdapat transfer dari rekening ABT ke rekening salah satu bank atas nama Ainul Faqih yakni staf istri Menteri KKP tersebut sebesar Rp3,4 miliar.

Uang itu diperuntukkan bagi keperluan Edhy, istrinya Iis Rosita Dewi, Safri dan Andreau. Diantaranya digunakan untuk belanja barang mewah oleh Edhy dan Iis di Honolulu, AS, di tanggal 21-23 November 2020, sekitar Rp750 juta di antaranya berupa Jam tangan rolex, tas Tumi dan LV, baju Old Navy.

“Tersangka EP diperiksa sebagai tersangka dilakukan penyitaan kepada yang bersangkutan terkait barang bukti,” ujar Ali, Jumat, 15 Januari 2021, sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari laman PMJNews.

Ali menuturkan barang sitaan tersebut di antaranya, berbagai tas hingga baju dengan merk ternama yang pembeliannya dilakukan saat berada di Amerika. Sumber uang pembeliannya diduga dari jatah pengumpulan fee para eksportir benur.

Sementara itu tak hanya Edhy Prabowo, pada hari yang sama penyidik juga memeriksa Kepala Dinas Perikanan dan Keluatan Kabupaten Kaur, Edwar Heppy. Pemeriksaan terhadap Edwar merupakan penjadwalan ulang karena tidak hadir pada 13 Januari 2021.

“Edwar Heppy (PNS) diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SJT dkk dikonfirmasi mengenai pengetahuannya terkait proses perizinan usaha tambak di Wilayah Kabupaten Kaur, Bengkulu,” tutur Ali.

Dalam kasus ini, KPK telah memperpanjang penahanan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan empat tersangka lainnya dalam kasus dugaan suap pengurusan izin ekspor benih lobster atau benur di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan dimulai tanggal 15 Desember 2020 sampai 23 Januari 2021.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *