Kebutuhan Sementara Penanganan Covid-19 di Parimo Berkisar Rp 23 Milyar

oleh -3 views
Gambar Ilustrasi (Foto : Istimewa)

Reporter : Eli

PLANO, Parigi Moutong – Berdasarkan instruksi pemerintah pusat melalui Kementrian Keuangan, pemerintah daerah dibolehkan melakukan refocusing untuk anggaran pencegahan dan penanganan covid 19. Sampai dengan saat ini, untuk sementara anggaran yang dibutuhkan pemerintah daerah Parigi Moutong untuk penanganan covid-19 berkisar Rp 22 sampai 23 Milyar.

Demikian diungkapkan Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Parigi Moutong, Irwan S,Km M,Kes. Kepada Beritaplano.com dia mengatakan, berdasarkan perhitungan sementara, Parigi Moutong membutuhkan Rp 22 sampai 23 Milyar. Anggaran itu berdasarkan pengajuan kebutuhan yang dilakukan oleh Rumah Sakit, Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

“Ini masih berproses, namanya bencana setiap saat pasti akan berubah, banyak faktor yang mempengaruhi. Belum bisa dipastikan berapa dananya. Sampai saat ini yang dibutuhkan 23 Milyar itu yang diajukan oleh RSUD, DLH, Dinkes dan BPBD untuk pencegahan dan penanganannya. Itu dana masih terkait masalah kesehatannya, belum terkait dengan dampak lain termasuk dampak ekonomi,” jelas Irwan saat ditemui di ruang kerjanya, senin (13/4/2020).

Dia menambahkan, penanganan covid misalnya untuk Dinas Kesehatan sesuai dengan beberapa surat edaran Kementrian Kesehatan, daerah boleh melakukan refocusing secara internal dengan menggeser kegiatan lain di tahun ini untuk pembiayaan penanganan covid-19. Selain itu kata dia, ada dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yag disiapkan pemerintah daerah untuk penanganan covid-19, bisa digunakan sesuai prosedur keuangan.

“Disamping refocusing di internal, ada juga dana Belanja Tak Terduga (BTT) sehingga baik itu di Dinkes, Rumah Sakit, dinas lain yang membutuhkan penanganan cepat bisa menggunakan dana itu sesuai prosedur yang ada, itu nantinya melekat di keuangan daerah,” beber Irwan yang juga sekretaris Bappelitbangda itu.

Kata dia, BTT itu diantaranya hasil dari rasionalisasi perjalan dinas, rapat-rapat, pelatihan yang belum boleh dilaksanakan karena ada anjuran pemerintah soal social distancing dan physical distancing.

“itu akan disimpan di BTT tetapi nanti keuangan yang lebih tau teknisnya,” ungkapnya.

Irwan juga menambahkan, pihaknya mengapresiasi seluruh tim yang bertugas bahu membahu di lapangan, hingga saat ini belum ada warga Parigi Moutong yang dinyatakan positif corona.

Terkait itu, ditempat berbeda  Kepala Dinas Kesehatan dr Revi Tilaar mengatakan, untuk penanganan covid-19 pihaknya sudah menggeser sejumlah anggaran kegiatan terutama perjalanan dinas dan biaya-biaya rapat atau pelatihan. Saat ini kata dia, sudah ada lima posko kesehatan yang dibentuk untuk memantau keluar masuk warga terutama dari wilayah yang sudah ada kasus positif, dan memantau orang dengan resiko, orang tanpa gejala, orang dalam pengawasan  juga bekerjasama dengan pemerintah desa mensosialisasikan pencegahan dan penanganan covid-19. Lima posko itu kata dr Revi, terletak di wilayah Malelai, Toboli, Kasimbar, Mepanga dan Sijoli.

“Puskesmas boleh menggunakan BOK untuk melakukan pemantauan warga. Untuk yang di posko kami tetap periksa apalagi di pintu-pintu masuk, terutama dari wilayah Morowali, Gorontalo dan Toboli yang datang dari Palu, kalau ada yang menunjukan gejala segera diarahkan ke Puskesmas terdekat,” kata dia.

Diketahui berdasarkan update data Covid-19 Parigi Moutong per 13 April 2020, 24 ODP,  PDP 1 orang, belum ada yang dinyatakan positif.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *