Kasus Aset Hibah Mosipatuvu, Kejari Parigi Taksir Rugikan Daerah Rp 1 Milyar

oleh -25 views


Reporter : Faradiba


PLANO, Parigi Moutong – Masuk dalam fokus prioritas penanganan kasus korupsi tahun 2020, Kejaksaan Negeri Parigi (Kejari), Kabupaten Parigi Moutong lidik aset hibah daerah yang dikelola koperasi Mosipatuvu.


Kepala Kejari Parigi Moutong, Agus Setiadi SH, yang ditemui media ini diruang kerjanya, Selasa (21/1/2019), mengatakan ada lima kasus prioritas yang tengah di tangani pihaknya, salah satunya yakni pengelolaan aset hibah daerah kepada koperasi nelayan mosipatuvu.


“Lima kasus prioritas itu, tiga diantaranya soal pengelolaan Dana Desa, satu soal pengelolaan aset kendaraan daerah, dan yang paling besar yakni kasus pengelolaan aset hibah daerah untuk kelompok nelayan,”ujar Agus.


Senada dengan Kajari, Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Parigi, Mohamad Tang menambahkan bahwa khusus aset hibah koperasi nelayan disinyalir bermasalah sejak tahun 2013.

“Untuk saat ini taksiran awal kerugian daerah bisa mencapai Rp 1 Miliar lebih. Dalam pendalaman kami pengelolaan keuangan yang diberikan daerah ke koperasi sifatnya berkelanjutan,” beber Tang.


Lanjut Tang, kasus ini pihaknya sudah memeriksa tiga orang saksi untuk permintaan bahan keterangan. Namun, untuk terget pelaku menurut Tang pihaknya belum melayangkan surat panggilan.


“Kita masih fokus pada pemeriksaan saksi-saksi dulu, kalau seluruh saksi sudah kami periksa baru target aktornya yang akan kami panggil,”tutup Tang.


Sebelumnya diberitakan media ini, akibat salah rawat hingga terlilit temuan, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Parigi Moutong memutus kontrak terhadap Koperasi Masipatuvu yang dinahkodai Sugeng Salilama.

Kepala DKP Parimo, Efendi Batjo kepada media ini menjelaskan, aset DKP yang dikerjasamakan pengelolaannya dengan koperasi Mosipatuvu ditaksir miliaran rupiah, yang terdiri dari dua unit kapal penangkap ikan, pabrik es, dan perbengkelan nelayan.


Lanjut Efendi, bantuan yang diberikan sejak tahun 2011 silam tersebut, terhitung pada tiga tahun terakhir sudah tidak beroprasi lagi, bahkan sejak 2016 Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Koperasi tidak lagi dimasukkan.

“Padahal sesuai dengan kesepakatan perjanjian awal, pihak Koperasi wajib memasukkan LPJ tahunan ke pihak dinas, namun hal tersebut sama sekali tidak dilakukan oleh pihak koperasi sejak tahun 2016 hingga sekarang,” ujar Efendi.

Kata Efendi, dampak dari tidak dimasukkan LPJ tahunan, pihak Dinas mengalami kerugian atas pengelolaan salah satu aset Koperasi yakni pengelolaan pabrik es.

“Dari pabrik es itu, pihak koperasi setiap bulan wajib menyetorkan PAD dari hasil pengelolaan sebesar Rp 5.000.000, namun hal itu tidak terpenuhi. Bahkan, saat ini koperasi terhitung memiliki hutang ke pihak dinas kurang lebih 200 juta,” terangnya.

Pihaknya berharap, persoalan ini cepat diselesaikan. Sebab, menurutnya jangan sampai pemerintah daerah menganggap pihaknya sengaja melakukan pembiaran terhadap aset aset pemda.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *