Menu

Mode Gelap

Hukrim · 8 Sep 2020

Kasus Aset Dinas Kelautan Parimo Segera Seret Tersangka Baru


					Kasi Pidana Khusus (Pidsus), Kejaksaan Negeri Parigi Moutong, Mohamad Tang Perbesar

Kasi Pidana Khusus (Pidsus), Kejaksaan Negeri Parigi Moutong, Mohamad Tang

Laporan : Tim Redaksi

Beritaplano, Parigi Moutong – Setelah ditetapkannya mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) HL sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi pada penyimpangan pengelolaan aset DKP tahun anggaran 2012, kini Kejaksaan Negeri (Kejari) Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) memberikan sinyal segera akan menyeret tersangka baru dalam kasus tersebut.

Kepala Kajari Parigi Moutong, melalui Kasi Pidana Khusus (Pidsus), Mohamad Tang yang ditemui media ini, Senin (8/9/2020) mengatakan, dalam perkembangan kasus Aset ini dipastikan tidak ada tersangka tunggal.

Sebab menurut Tang, kasus yang merugikan negara sebesar 2,1 Miliar lebih ini diyakininya tidak dilakukan sendiri oleh tersangka sebelumnya.

“Dalam kasus aset Dinas Perikanan ini kami sudah memeriksa kurang lebih 30 orang saksi, berdasarkan pengembangan kasus dari tahap penyelidikan sampai tahap penyidikan,”ujar Tang.

Tang menjelaskan, pihak penyidik menetapkan HL sebagai tersangka awal dalam kasus ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan pada pemeriksaan dokumen administrasi menyangkut aset yang dihibahkan Dinas Kelautan kepada pihak koperasi nelayan Tasi Buke Katuvu tidak didukung dokumen hibah sebagaimana ketentuan hibah daerah.

Sebab menurutnya, HL yang pada saat 2012 itu, selain menjabat sebagai Kadis, juga menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas penyerahan aset tersebut, tidak membuat dokumen penyerahan hibah aset dari pemerintah daerah ke pihak koperasi.  HL hanya membuat surat berita acara bahwa aset itu telah diserahkan kepada pihak koperasi.

“Surat penyerahannya itu hanya dua lembar, surat itu seperti berita acara saja, bukan sebagaimana surat penyerahan aset yang seharusnya,” tegas Tang.

Lanjut Tang, selain itu aset yang diserahkan pengelolaannya tersebut ke pihak koperasi ternyata tidak dicatat atau tidak dimuat sebagai aset daerah. Bahkan, dalam penyerahannya aset tersebut tidak mengantongi Surat Keputusan (SK) hibah dari Bupati Parigi Moutong.

“Jangankan aset dengan nilai miliaran rupiah, nilah ratusan ribu saja, jika itu bunyi hibah diketahui mekanismenya sangat ketat. Jadi, proses hibah tidak sesederhana yang dipikirkan,”jelasnya.

Bahkan, pengelolaan aset DKP yang dilakukan oleh koperasi Tasi Buke Katuvu tidak pernah menguntungkan atau menambah kekayaan pihak pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kelautan maupun Pemerintah Daerah.

“Kami juga menegaskan, kasus korupsi bukan hanya berorentasi pada “makan” uang, harus diketahui unsur korupsi itu menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi,” ujarnya.

Ditambahkannya, dalam waktu dekat pihaknya akan segera kembali merilis perkembangan kasus tersebut.

Pada pemberitaan sebelumnya, Kasi Pidsus, Mohamad Tang menyebutkan salah satu pihak yang diduga paling bertanggung jawab dalam kasus tersebut telah mengembalikan kerugian daerah sebesar Rp 60 juta.

“Pengembalian kerugian daerah yang dilakukan oknum yang berinisial SS sudah dua kali, yang pertama di tahun 2019 senilai Rp 15 juta, dan ditahun 2020 senilai Rp 45 juta,” ungkap Tang.

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 12 kali

Baca Lainnya

Kasus Tewasnya Erfaldi, Bripka H Resmi Ditahan

9 Maret 2022 - 14:43

2 Pegawainya Ditetapkan Jadi Tersangka Suap oleh KPK, Ini Respons Kemenkeu

11 November 2021 - 23:52

OTT KPK: Bupati Probolinggo Diduga Terjerat Perkara Jual Beli Jabatan

30 Agustus 2021 - 20:39

Beredar Video Demo Rusuh pada Sabtu 24 Juli 2021, Polri: Hoaks!

24 Juli 2021 - 23:29

KPK Kembali Kurung Penyidik Polri AKP Robin Selama 30 Hari

15 Juli 2021 - 18:14

ICW: Putusan Dewas KPK ke 2 Penyidik Bansos Buktikan Ada Tebang Pilih

14 Juli 2021 - 18:07

Trending di Hukrim