Insan Kreatif Dapat Jaminkan Hak Kekayaan Intelektual Untuk Permodalan

oleh -
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wishnutama. (Foto : Istimewa)

Berita Nasional – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wishnutama tengah menyusun aturan mengenai pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Hal tersebut merupakan skema baru bagi para insan kreatif.

Seniman, pemusik, atau penulis yang memiliki sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bisa menggunakan sertifikat tersebut untuk menjadi agunan kepada perbankan untuk mendapatkan dana permodalan guna mengembangkan karyanya menjadi lebih produktif.

Wishnutama mengatakan, system ini sangat mendapatkan respon positif dari sejumlah bank yang ada di Indonesia. Maka ia mengajak perbankan untuk membuat pilot project agar bisa membuktikan bahwa hal ini efektif untuk diwujudkan ke depannya.

Mantan Bos Net Tv tersebut menjelaskan, semua sertifikat HKI harus mempunyai nilai finansial, sehingga nantinya bisa dijadikan jaminan kepada perbankan.

“Misalkan  ada musisi atau penulis, akhirnya mendapatkan sertifikat HKI, nah sertifikat tersebut ketika dinilai oleh institusi finansial. Ada value, sehingga bisa dijadikan jaminan pinjaman modal bisa untuk berusaha, kurang lebih begitu,” jelas Wishnutama yang akrab disapa Tama.

Sementara, Direktur Fasilitas Kekayaan Intelektual Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Robinson Hasoloan mengatakan, nantinya sertifikat HKI akan bisa menjadi anggunan untuk pinjaman di bank mulai tahun 2021.

“Kita lagi membuat aturannya, menerobos sistem yang selama ini di perbankan tidak ada. Kita sedang membuat agar supaya sertifikat hak kekayaan intelektual ini bisa dijadikan agunan pinjaman, Rp 50 juta, Rp 100 juta, Rp 150 juta,” ujar Robinson seperti yang dilansir dari TEMPO.CO.

Dengan sertifikat itu, para pekerja kreatif bisa mendapatkan modal kerja. Hal tersebut juga diatur dalam Undang-undang Hak Kekayaan Intelektual. Dalam UU itu disebutkan bahwa sertifikat hak kekayaan intelektual untuk menjadi agunan lebih lanjut diatur melalui Peraturan Pemerintah atau PP.

Saat ini Kemenparekraf sedang menggodok rancangan PP tersebut.

“Direncanakan tahun ini paling tidak sudah siap drafnya, paling tidak tahun depan bisa ditandatangani presiden,” ujar Robinson.

Pemerintah, kata Robinson, sedang melakukan pembahasan pada tahap skema dan penjamin pinjaman.

“Apakah pemerintah menyediakan anggaran hanya untuk itu, siapa penjaminnya, nah ini sedang dibahas. Karena kan isunya di UMKM itu, nanti kalau mereka tidak bisa bayar,” ucapnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *