Ini Deretan Kasus Anggota DPRD Parimo Yang “MOGOK” di Tangan APH

oleh -
Foto : Ilustrasi (Yadin/Beritaplano.com)
Foto : Ilustrasi (Yadin/Beritaplano.com)

Laporan : Nuryadin

Berita Parigi Moutong – Kinerja sejumlah Institusi Aparat Penegak Hukum (APH) di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah kini belum maksimal.

Pasalnya, sejumlah kasus yang menyeret Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Parigi Moutong masih “Mogok” tanpa kejelasan.

Berikut deretan dugaan kasus oknum Anggota DPRD Parimo di tangan APH :

  1. Kasus Ijazah Palsu

Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sulawesi Tengah (sulteng) pada Agustus 2020, kasus ijazah palsu yang melibatkan Anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong, dari partai Perindo yakni I Wayan Murtama hingga kini masih terkatung katung.

Pasalnya, belum ada kejelasan dari pihak Polda Sulteng apakah kasus tersebut sudah dilimpahkan ke kejaksaan atau belum.

Dilansir dari Sultengraya.com, Ketua DPRD Parigi Moutong, Sayutin Budiyanto kepada wartawan mengatakan, sejak ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sulteng dalam kasus dugaan penggunaan ijazah palsu pada bulan Agustus 2020, hingga kini status kasus tersebut belum jelas tindak lanjutnya, apakah sudah dilimpahkan ke kejaksaan atau belum.

Kejelasan kasus yang menimpa anggota dewan dari Partai Perindo tersebut lanjut Sayutin, diperlukan untuk memastikan status Wayan Murtama sebagai anggota DPRD Parigi Moutong. Artinya jika kasusnya sudah dilimpahkan ke kejaksaan, maka Wayan Murtama akan diberhentikan sementara sebagai anggota DPRD Parigi Moutong sambil menunggu keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkrah). Sebaliknya jika kasus tersebut dihentikan maka harus ada penetapannya.

“Sudah dilimpahkankah berkasnya? Sampai saat ini kami belum menerima surat resmi. Makanya melalui Badan Kehormatan kami akan segera menyurat ke Polda Sulteng untuk mempertanyakan status kasus tersebut. Hal ini perlu dilakukan agar nantinya yang bersangkutan tidak dirugikan. Kalau misalnya saat di pengadilan yang bersangkutan dinyatakan terhukum, maka harus mengembalikan hak-haknya sebagai anggota telah diterimanya sejak penetapaan tersebut. Kasihan nanti kalau harus mengembalikan uang ke kas negara,” ujar Sayutin kemarin.

Sementara, Ketua Badan Kehormatan DPRD Parigi Moutong, Drs. H. Suardi mengaku, menunggu perintah tertulis dari pimpinan DPRD untuk mempertanyakan kasus tersebut ke Polda Sulteng.

“Sebagai alat kelengkapan DPRD, kami siap menuggu perintah resmi dari pimpinan untuk mempertanyakan kasus ini ke Polda Sulteng. Pak Wayan Murtama juga sudah mengatakan ke saya kapan status tersangkanya berakhir,” ujar Suardi.

Diketahui, Wayan Murtama ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sulteng karena diduga menggunakan ijazah palsu ketika mendaftar sebagai calon anggota DPRD Parigi Moutong tahun 2019 lalu.

  1. Kasus Hibah Gapoktan Desa Purwosari

Dugaan kasus jual beli aset hibah APBN tahun 2016 soal pengadaan alat pemotong padi (mesin dores) merek crown combine harvester senilai ratusan juta rupiah yang diperuntukan untuk anggota Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Desa Purwosari, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong yang melibatkan anggota DPRD Parigi Moutong, dari fraksi Hanura, I Putu Edi Tangkas Wijaya, mulai diusut Kejaksaan Negeri Parigi pada tahun 2019.

Edi Tangkas sapaan akrabnya adalah mantan Kepala Desa (Kades) Purwosari, sudah dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Parigi. Bahkan dikabarkan, sebelum dilaporkan ke Kejari Parigi kasus ini juga sudah pernah masuk daftar penanganan Tipikor Polres Parigi Moutong.

Terkait itu, salah seorang anggota Gapoktan pembola Satu, Made Arjana kepada media ini mengatakan, sebagai anggota Gapoktan  dia mengaku kecewa terhadap mantan Kepala Desa Purwosari Edi Tangkas karena tidak transparan kepada masyarakat soal adanya bantuan mesin panen padi (Dores-red).

“ Kami tidak tau ada bantuan mesin dores untuk masyarakat Purwosari, untuk gapoktan,  nanti dijual baru ada bocoran ke kita. Itupun saya nanti dengar dari ketua pekalongan Pak Juli,” ujarnya kepada media ini, belum lama ini.

Made Arjana mengatakan, Juli yang diketahuinya sebagai ketua kelompok tani Pekalongan bertanya apakah kelompoknya (Pembola satu) mendapat bagian uang hasil penjualan mesin dores, sontak Made Arjana kaget karena tidak pernah mengetahui adanya mesin dores tersebut.

“Dia tanya begini ke saya, ‘kelompok bapak sudah dapat bagian atau tidak? saya jawab, dapat apa? tidak ada. Itu Purwosari kan dapat bantuan dores tapi sudah dijual, ada uangnya,” ujarnya menirukan percakapanya dengan rekannya Juli.

Berdasarkan informasi yang dia terima, tiga kelompok mendapatkan masing-masing kelompok Rp 4 juta, padahal ada lima kelompok tani yang tergabung dalam Gapoktan di Desa Purwosari yakni, Pembola Satu, Pembola Dua, Sunda, Pekalongan dan Solo.

“Tiga kelompok kena bagian, Pembola Satu dan Kelompok Sunda tidak mendapatkan uang hasil dari penjualan dores,” jelasnya.

Dikatakannya, dia pernah melihat mesin dores baru parkir di pekarangan rumah warga dan dia berinisatif singgah bertanya, apakah itu dores bantuan pemerintah, namun dia mendapatkan jawaban bahwa mesin itu sudah dijual dan dibayar secara patungan oleh tujuh orang bersaudara.

“Saya singgah waktu itu, ada dores baru. Saya tanya, dijawab, ini saya beli patungan dengan keluarga 7 orang,” akunya.

Dia mengaku, pihaknya tidak pernah mengetahui ada bantuan bahkan tidak pernah diundang menghadiri rapat. Sehingga dengan adanya informasi bahwa dores yang seyogianya untuk petani Desa Purowsari malah dijual seharga sekitar Rp 165 juta, pihaknya mengaku benar-benar kecewa.

“Karena tidak ada pertemuan lima kelompok, mereka sepihak saja,” kata dia.

Dikonfirmasi media ini terkait itu, Edi Tangkas selaku terduga kasus jual beli aset dores, menampik tudingan tersebut. Menurutnya, warganya yang melapor tidak memiliki dasar yang jelas, sebab sebahagian besar kelompok tani pada dasarnya menyetujui agar dores bantuan hibah itu disewakan dengan alasan biaya operasional yang terlalu tinggi.

Lanjut Anleg Hanura itu, pihaknya sudah pernah menunjukkan bukti sewa alat dores sewaktu kasus itu ditangani Tipikor Polres dan pemeriksaan dianggap tuntas. Sehingga dengan adanya laporan baru ini, Edi mengaku heran dengan tindakan sebagian anggota Poktan itu.

Diketahui, ada dua mesin dores yang diberikan untuk Desa Purwosari, satu unit dores bantuan APBN tahun 2015 dan satu unit brigade tahun 2018, dan yang disewakan dores bantuan 2015 merek crown combine harvester.

Sementara Kasi Intel Kejari Parigi, Moh Rifaizal pada tahun 2019 lalu mengungkapkan, dugaan penyelewengan bantuan terhadap kelompok tani adalah salah satu fokus jaksa.

Adalah bantuan berupa alat pertanian tahun anggaran 2016. Menurut data yang diperoleh jaksa, alat bantuan itu diduga tidak diserahkan ke kelompok penerima. Justru menurut laporan, alat pemotong padi itu disinyalir disewakan ke kelompok tani.

Sumber dana pengadaan bantuan yang disinyalir diselewengkan itu, menurut Rifaizal, berupa bantuan kementerian sumber dana APBN.

Penanganan kasusnya, kata Rifaizal, jadi salah satu fokus utama, sebab laporan yang diterima dianggap cukup untuk dijadikan dasar Lidik serta pengumpulan bahan keterangan dan data.

Hasil penelusuran, bantuan alat panen padi itu diduga disewakan kepada kelompok tani oleh salah satu oknum. Menariknya, perjanjian sewa menyewa itu diketahui Kades setempat. Dalam kesepakatan sewa tertanggal 2 Mei 2016 serta ditandatangani sejumlah saksi. Dan untuk jangka waktu sewa disepakati selama enam kali panen dengan biaya Rp26 juta per panen.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.