Menu

Mode Gelap

Hukrim · 14 Jul 2021

ICW: Putusan Dewas KPK ke 2 Penyidik Bansos Buktikan Ada Tebang Pilih


 Foto : Ilustrasi Perbesar

Foto : Ilustrasi

Berita Nasional – Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai putusan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) terhadap dua penyidik kasus korupsi bansos Covid-19 kian membuktikan adanya kejanggalan dalam penanganan kasus tersebut.

banner DiDisdik

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan, dari putusan ini, publik dapat melihat kinerja Dewas KPK yang sering kali tebang pilih dalam menyidangkan perkara etik.

“Dewan Pengawas sangat kencang memproses pegawai KPK, namun enggan untuk menindaklanjuti pelanggaran etik Pimpinan KPK,” ujar Kurnia melalui pesan teks pada Rabu, 14 Juli 2021, yang dilansir dari nasional.Tempo.Co.

Di luar itu, kata Kurnia, penting untuk diketahui bersama bahwa pelapor etik dua penyidik KPK ke Dewas adalah pihak yang diduga kuat terlibat dalam perkara ini. Hal tersebut tergambar jelas dalam forum rekonstruksi KPK yang secara jelas menyebutkan adanya dugaan aliran dana dan pemberian sepeda brompton kepada anggota DPR RI melalui Agustri Yogasmara.

“Pertanyaan lebih lanjut: apakah peristiwa itu sudah ditindaklanjuti oleh KPK? ICW meyakini belum dilakukan, atau mungkin lebih tepat tidak ingin diusut oleh KPK,” kata Kurnia.

banner Dinas Kesehatan

ICW menyatakan, Dewas KPK seharusnya tak memproses etik penyidik, tetapi menyidangkan pimpinan terkait kejanggalan penanganan perkara bansos Covid-19 ini.

Sebelumnya, Dewas KPK menyatakan dua penyidik kasus korupsi bansos Covid-19 telah melanggar kode etik.

“Mengadili, menyatakan para terperiksa bersalah melanggar kode etik dan pedoman prilaku Komisi Pemberantasan Korupsi,” kata Ketua Majelis Harjono dalam sidang, Senin, 12 Juli 2021.

Dua penyidik kasus bansos Covid-19 yang menjadi terperiksa dalam kasus ini adalah M. Praswad Nugraha dan Muhammad Nur Prayoga. Mereka dianggap melanggar Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 2 Tahun 2020 Pasal 6 Ayat 2 huruf C. Aturan itu berbunyi bertindak sewenang-wenang atau melakukan perundungan dan/atau pelecehan terhadap Insan Komisi atau pihak lain baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja.

Dewas KPK menjatuhkan hukuman kepada Praswad berupa pemotongan gaji pokok sebanyak 10 persen selama 6 bulan. Sementara, Prayoga dihukum ringan berupa teguran tertulis 1 selama 3 bulan. Dewas menghukum lebih ringan Prayoga karena dia menyesali perbuatannya dan berjanji tak akan mengulanginya.

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 10 kali

Baca Lainnya

Kasus Suap Pengurusan Perkara Di MA, KPK Tetapkan Tersangka Baru

9 November 2022 - 10:16

Sidang Sambo Dan Putri Berlanjut di Tahap Pembuktian

1 November 2022 - 14:12

Waspada, Kejahatan Phising Incar Uang Pengguna Internet

29 Oktober 2022 - 17:37

Ditahan Di Rutan Serang, Nikita Mirzani: Jahat Kalian!

25 Oktober 2022 - 14:37

Hima Persis Lihat Keseriusan Kapolri Rebut Kembali Simpati Masyarakat

21 Oktober 2022 - 16:40

Lesti Kejora Cabut Gugatan Warga Net Kecewa

17 Oktober 2022 - 12:20

Trending di Hukrim