Hatika : OPD Bisa Manfaatkan Aset Jadi Penyumbang PAD

oleh -
Bidang Aset BPKAD Belum Punya Gudang Penyimpanan
Kabid Aset BPKAD Parimo, Hatika SS (Foto: Zahra)

Liputan : Zahra Syafira

Parigi Moutong– Aset milik Pemerintah Daerah Parigi Moutong yang ada disejumlah OPD, ada yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi objek penyumbang Pendampatan Asli Daerah (PAD). Terkait itu, OPD bisa membaca dan memanfaatkan peluang agar fungsi aset menjadi bernilai lebih.

Kepala Bidang aset pada BPKAD Parigi Moutong, Hatika, kepada Beritaplano.com saat ditemui di kantornya belum lama ini mengatakan, sudah ada beberapa OPD yang manfaatkan aset menjadi penyumbang PAD. Diantaranya kata dia, aset bergerak berupa alat berat seperti yang dilakukan oleh Dinas PUPRP.

“Melihat dua tahun ini kita sudah bisa mempertahankan predikat baik saat Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) mengeluarkan laporan, itu juga karena kita semua sudah berusaha mengelolah aset dengan tertib. Sebenarnya lebih dari itu, saya berharap bisa seperti daerah lain, aset  itu bisa menjadi penyumbang PAD, walaupun tidak terlalu banyak,” ujar Hatika.

Bukan hanya aset bergerak, kata Hatika, misalnya OPD terkait bisa manfaatkan aset lahan pemda yang bisa dikelolah dan itu bisa berkontribusi untuk PAD.

“Mungkin masih bisa manfaatkan aset dari sumber-sumber lain. Seperti, lokasi Pemda yang bisa dikelolah untuk wisata,” jelas Hatika.

Asalkan kata Hatika, dalam pengelolaanya untuk menarik retribusi nanti tidak berbenturan dengan aturan perundang-undangan. Sebab kata dia, terkait barang milik daerah sudah diatur dalam Perda tahun 2018. Tetapi belum ada aturan turunan untuk mengatur hal-hal yang sifatnya lebih mendetail. Semisal terkait pemanfaatan untuk pinjam pakai atau sewa.

“Kita punya kan Perda tahun 2018, tapi untuk turunan ke bawah setahu saya belum ada. Disitu ada penata usahanya terkait pemanfaatannya dan terkait pemindah tanganan. Memang Kemendagri sebenarnya sudah cukup jelas mengatur itu, hanya saja ada yang kurang detail kayak dipemanfaatan barang yang disewa atau pinjam pakai itu kan mungkin biasa hanya antar instansi pemerintah. Kalau ada sewa disitu mungkin harus di atur lebih mendetail standarnya berapa, tidak boleh semaunya. Itu di luar yang sudah di atur oleh perda Restribusi atau pajak,” tutupnya.

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *