Menu

Mode Gelap

Pemerintahan · 30 Jan 2021

Hatika : OPD Bisa Manfaatkan Aset Jadi Penyumbang PAD


 Kabid Aset BPKAD Parimo, Hatika SS (Foto: Zahra) Perbesar

Kabid Aset BPKAD Parimo, Hatika SS (Foto: Zahra)

Liputan : Zahra Syafira

Parigi Moutong– Aset milik Pemerintah Daerah Parigi Moutong yang ada disejumlah OPD, ada yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi objek penyumbang Pendampatan Asli Daerah (PAD). Terkait itu, OPD bisa membaca dan memanfaatkan peluang agar fungsi aset menjadi bernilai lebih.

banner DiDisdik

Kepala Bidang aset pada BPKAD Parigi Moutong, Hatika, kepada Beritaplano.com saat ditemui di kantornya belum lama ini mengatakan, sudah ada beberapa OPD yang manfaatkan aset menjadi penyumbang PAD. Diantaranya kata dia, aset bergerak berupa alat berat seperti yang dilakukan oleh Dinas PUPRP.

“Melihat dua tahun ini kita sudah bisa mempertahankan predikat baik saat Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) mengeluarkan laporan, itu juga karena kita semua sudah berusaha mengelolah aset dengan tertib. Sebenarnya lebih dari itu, saya berharap bisa seperti daerah lain, aset  itu bisa menjadi penyumbang PAD, walaupun tidak terlalu banyak,” ujar Hatika.

Bukan hanya aset bergerak, kata Hatika, misalnya OPD terkait bisa manfaatkan aset lahan pemda yang bisa dikelolah dan itu bisa berkontribusi untuk PAD.

“Mungkin masih bisa manfaatkan aset dari sumber-sumber lain. Seperti, lokasi Pemda yang bisa dikelolah untuk wisata,” jelas Hatika.

banner Dinas Kesehatan

Asalkan kata Hatika, dalam pengelolaanya untuk menarik retribusi nanti tidak berbenturan dengan aturan perundang-undangan. Sebab kata dia, terkait barang milik daerah sudah diatur dalam Perda tahun 2018. Tetapi belum ada aturan turunan untuk mengatur hal-hal yang sifatnya lebih mendetail. Semisal terkait pemanfaatan untuk pinjam pakai atau sewa.

“Kita punya kan Perda tahun 2018, tapi untuk turunan ke bawah setahu saya belum ada. Disitu ada penata usahanya terkait pemanfaatannya dan terkait pemindah tanganan. Memang Kemendagri sebenarnya sudah cukup jelas mengatur itu, hanya saja ada yang kurang detail kayak dipemanfaatan barang yang disewa atau pinjam pakai itu kan mungkin biasa hanya antar instansi pemerintah. Kalau ada sewa disitu mungkin harus di atur lebih mendetail standarnya berapa, tidak boleh semaunya. Itu di luar yang sudah di atur oleh perda Restribusi atau pajak,” tutupnya.

 

 

 

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 9 kali

Baca Lainnya

Mencengangkan, Sekelas BKPSDM Parimo Akui Keliru Terbitkan Tanggal SK Pemberhentian Pejabat Eselon 2

17 Februari 2023 - 00:14

Pejabat Eselon 2 Yang Dinonaktifkan, Pidanakan Bupati  Parigi Moutong

16 Februari 2023 - 17:48

Disdukcapil Parimo Sasar Siswa Rekam KTP

13 Februari 2023 - 21:15

Indonesia Siapkan Bantuan Uang Tunai Masing-Masing 1 Juta Dolar AS untuk Turki dan Suriah

11 Februari 2023 - 13:47

KTT G20, Jokowi: Kita Perlu WHO Yang Kuat dan Bertaring

15 November 2022 - 16:07

Urai Kemacetan Pantura, Tol Semarang-Demak Seksi II Siap Dibuka

14 November 2022 - 17:24

Trending di Pemerintahan