Reporter : Faradiba
PLANO, Parigi Moutong – Terkait penanganan pasien covid-19 di Kabupaten Parigi Moutong, Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Longki Djanggola meminta agar Bupati Parigi Moutong fokus memaksimalkan fungsi serta pelayanan di 3 Rumah Sakit (RS) yang ada di Kabupaten Parigi Moutong.
Hal tersebut diungkapkan Gubernur Sulteng, Longki Djanggola yang dikonfirmasi beritaplano.com via pesan WhatsApp pribadinya, Minggu (29/3/2020).
“Saya sangat setuju jika Bupati Parimo memfokuskan kebijakannya dalam penanganan covid-19 dalam hal memaksimalkan fungsi rumah sakit yang saat ini sudah ada di Parigi Moutong,” ujar Longki.
Terkait anggaran 5 Miliar yang wacananya bakal digunakan untuk pembangunan RS darurat corona di Desa Tibu Kecamatan Tinombo, Longki menyampaikan bahwa anggaran 5 Miliar untuk pembangunan tersebut harus sepengetahuan pihak DPRD.
Sebab kata Longki, persoalan pergeseran anggaran yang tidak ada dalam Perda APBD tahun berjalan harus mendapat persetujuan dari DPRD Parigi Moutong, meskipun sifat penggunaan anggaran tersebut emergency atau mendesak.
“Seyogyanya anggaran pembangunan sebesar 5 Miliar harus dipertanyakan ke DPRD Parimo. Sebab, merekalah yang mengatur seluruh pergeseran anggaran yang ada di daerah, ” kata Longki.
Diberitakan sebelumnya, sikap ketua DPRD senada dengan penyataan Gubernur Sulteng, Longki Djanggola bahwa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Parigi Moutong, Sayutin Budianto mendesak Bupati parigi Moutong agar fokus mendukung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Anuntaloko dan sejumlah Puskesmas yang ada di Eks Kota Parigi untuk memenuhi peralatan medis berstandar pelayanan virus corona atau covid-19.
“Walaupun bukan sebagai rumah sakit rujukan pasien positif covid-19, namun keberadaan RSUD Anuntaloko saat ini sangat potensial menangani pasien terduga pembawa virus corona baik dari dalam maupun dari luar daerah, makanya pemerintah perlu melakukan penyiapan peralatan medis yang sesuai standar,” ujar Sayutin via telpon genggamnya.
Menyikapi wacana Bupati Parigi Moutong akan membangun RS darurat corona di desa Tibu Kecamatan Tinombo, Sayutin sontak mengatakan pihaknya tidak setuju.
“Saya tidak setuju jika pemerintah harus bangun RS darurat corona di Desa Tibu. Kenapa saya tidak setuju? Sebab, yang pertama aksesnya terlalu jauh dan kedua di Tinombo kan ada RS Tinombo yang bangunannya begitu besar dan megah. Kalaupun memang Parigi Moutong harus membangun RS darurat corona sebaiknya pemerintah harus jeli melihat akses terdekat, bukan yang jauh,” terang Sayutin.
Ditanyakan terkait kesiapan tenaga medis dokter untuk RS darurat corona, Sayutin menyampaikan bahwa pihaknya kebingungan soal itu. Sebab, diketahui untuk RS Tinombo saja saat ini hanya memiliki satu dokter.
“Pertanyaan saya, kalau kita mau bangun RS daurat corona, tenaga medis baik perawat dan dokternya mau diambil dari mana? Pemerintah seharusnya berhitung dengan baik. Jangan setelah dibangun RS darurat corona ternyata tenaga medisnya tidak ada,” cetus Sayutin.
Sayutin menyarankan, sebaiknya anggaran 5 Miliar yang akan dibangunkan RS darurat corona sebaiknya dialihkan untuk pemenuhan alat medis kesehatan yang ditempatkan di RSUD Anuntaloko, kantor diklat, dan beberapa puskesmas yang ada di eks Kecamatan Parigi.
“Saya pikir anggaran 5 Miliar itu akan lebih efektif jika dialihkan untuk menyulap kantor diklat sebagai RS darurat corona, dan memenuhi alat medis lainnya untuk RSUD Anuntaloko serta Puskesmas,’ tandasnya.
