DPRD Keluarkan Enam Rekomendasi Jaminkan Kesehatan Warga Miskin

oleh -7 views

PLANO, Parigi Moutong – DPRD Parigi Moutong mengeluarkan enam rekomendasi  setelah menggelar rapat dengar pendapat (RDP) lintas komisi bersama OPD terkait dan Rumah Sakit juga BPJS, Selasa (14/1/2020) membahas jaminan kesehatan masyarakat terkategori pra sejahtera yang dua bulan terakhir ini dikeluhkan karena didapati ribuan nama dinonaktifkan dari kepesertaan PBI JKN APBN dan tidak tercover juga dalam program Universal Health Coverage  (UHC).

Ketua Komisi IV Feri Budi Utomo membacakan rekomendasi DPRD dihadapan seluruh peserta rapat yang isinya, pertama, segera dilakukan sinkronisasikan data kependudukan Kabupaten Parigi Moutong perihal layak atau tidaknya mendapatkan jaminan kesejahteraan dari pemerintah yang dilakukan oleh dinas terkait dalam hal ini Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong serta didukung oleh sinkronisasikan data kesehatan dari desa dan puskesmas serta Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong.

Kedua lanjut dia, dalam hal sinkronisasi data tersebut dilakukan selambat-lambatnya paling lama empat bulan sejak rekomendasi dikeluarkan, jika menemui hambatan segera berkoordinasi kepada  OPD terkait tentang data jaminan ksehatan masyarakat Parigi Moutong.

“Kalau ada hambatanya kita siap memfasilitasi untuk bagaimana jalan apa lagi yang kita tempuh walaupun hanya dikomisi saya nanti,” ujarnya.

Lanjut dia, rekomendasi yang ketiga untuk melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin yang belum terdata pada data terpadu kesejahteraan sosial untuk pembiayaannya ditanggung oleh pemerintah daerah berpedoman pada regulasi dan penetapan golongan masyarkat prasejahtera.

“Jadi kayak gini umpamanya saya jaminkan kamu, ok saya foto rumahmu, kamu harus pakai surat sakti dari kepala desa, kayak gitulah ada regulasi ada pedoman yang mereka ikuti,” jelasnya.

Kemudian keempat, mendorong pemerintah daerah membuat inovasi semacam program kartu jaminan sosial kesehatan yang bersumber dari anggaran APBD kepada masyarakat prasejahtera.

Yang kelima mendorong pemerintah daerah Parigi Moutong membuat tim terpadu lintas OPD yang terkait dengan jaminan sosial kesehatan untuk masyarakat miskin. Kemudian yang keenam, peserta menunggak yang dialihkan dari BPJS mandiri akan mendapatkan rekomendasi dari pelayanan kesehatan untuk masyarakat prasejahtera kelas tiga.

“Pastinya begini, setiap RDP ini harus melahirkan rekomendasi. Kan ada rapat-rapat koordinasi di komisi empat tentunya akan dievaluasi terus dan saya secara pribadi hari ini saya mungkin secara kemampuan juga belum belum begitu tau tentang jaminan sosial ini, sebenrnya untuk siapa, \saya meminta kepada masyarakat Kabupaten Parigi Moutong sama-sama kita mengawasi, sama-sama kita menyadari mana yang memang betul-betul hak mendapatkan mana sudah yang tidak hak mendapatkan,” pintanya.

Namun kata Fery, rekomendasi itu akan diberikan ke pemerintah daerah untuk menunggu persetujuan Bupati Parigi Moutong.  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *