Dinas PMD Sosialisasikan Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa

oleh -3 views
Pembukaan sosialisasi Permendagri Nomor 1 tahun 2017 oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan dr Agus (Foto : Humas Pemda Parimo)


Reporter : Eli
PLANO, Parigi Moutong – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Parigi Moutong mengundang semua camat dari 23 Kecamatan dan Kasi PMD untuk mendengarkan sosialisasi peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2017 tentang penataan desa. Sosialisasi tersebut dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Parigi Moutong dr. Agus Suryono Hadi di Aula Hotel THS Parigi, 28 November 2019.


dr. Agus Suryono Hadi mengatakan sosialisasi permendagri No 1 tahun 2017 sangat besar manfaatnya bagi para pemerintah desa, guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam penataan desa dalam mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan tata kelola pemerintahan desa dan meningkatkan daya saing desa sehingga terwujud desa yang maju dan mandiri.


“Sosialisasi Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang penataan desa berdasarkan hasil evaluasi dan inventarisasi Dinas PMD dibeberapa desa yang ada di wilayah Kabupaten Parigi Moutong,” ujarnya.


Sosialisasi Permendagri Nomor I Tahun 2017 tentang penataan desa tersebut disampaikan oleh Kabid Penataan dan Perkembangan Desa Dinas PMD Provinsi Sulawesi Tengah, Nursiah. Juga Kepala Bidang penataan dan perkembangan desa Dinas PMD Kabupaten Parigi Moutong, Rhein Zullita.
Nursiah dalam pemaparannya, Permendagri Nomor 1 tahun 2017 tersebut diantaranya mengatur tentang pembentukan desa adat, perubahan status desa, pebentukan desa baru, penghapusan desa ataupun penggabungan desa.


“Pernah ada diusulkan desa adat dari sini? ada surat dari Direktorat Penataan Desa bahwa mereka belum menerima satupun surat yang menyatakan ada pengusulan desa adat. Harusnya jadi atau tidak jadi usulan desa adat tersebut, dilaporkan kembali ke atas,” ungkap Nursiah.


Sebab kata dia, pemerintah pusat memang mengharapkan disebuah wilayah ada pengusulan desa adat, namun harus memperhatikan persyaratan kriteria. Selain itu kata dia, pemerintah kabupaten perlu mempedomani peraturan yang telah disusun oleh pemerintah pusat sebelum mengusulkan pembentukan desa baru.


“Jangan tergiur dengan dana desa, tidak menutup kemungkinan desa akan digabung jika diketahui tidak memenuhi syarat, tetapi itu harus ada persetujuan bersama,” kata dia.


Dia menambahkan, rancangan Perda untuk sebuah desa harus dibahas dan disetujui bersama DPRD kemudian diusulkan pada Gubernur untuk dievaluasi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *