Liputan: Zahra Syafira
Parigi Moutong– Dinas Koperasi dan UMKM Parigi Moutong tahun ini membuat program yang mendukung percepatan ekonomi nasional, untuk pemulihan ekonomi di tengah pendemi COVID-19.
Hal itu diungkapkan, Staf Bagian Keuangan Dinas Koperasi dan UKM Parigi Moutong, Rahmad Rifai, kepada beritaplano.com saat ditemui di kantornya, Rabu (3/2/2021).
“Di 2021 ini kami ada beberapa program kegiatan yang mendukung untuk percepatan ekonomi nasional dan untuk pemulihan ekonomi di tengah pandemi COVID-19,” ucapnya.
Ditambahkannya bahwa salah satu program tersebut adalah pelatihan yang akan diberikan untuk UMKM baik yang berjualan secara offline maupun online. Adapun sumber anggaran program tersebut berasal dari dana alokasi khusus (DAK) fisik APBN .
“Pelatihan ini untuk pelaku usaha supaya bisa survive di masa pandemi serta diharapkan dapat meningkatkan kapasitas usaha mereka,” lanjut Rahmad Rifai.
Hal lain yang mejadi program Dinas Koperasi dan UMKM Parigi Moutong tahun 2021 yakni adanya bantuan modal usaha berupa belanja barang untuk jenis UKM seperti perbengkelan, perdagangan, dan lain sebagainya. Untuk bantuan ini pendanaannya dianggarkan dari APBD.
Ditanya mengenai program bantuan dari presiden untuk UMKM, Rahmad Rifai menjelaskan bahwa program tersebut sudah selesai di Desember 2020.
“Sudah tutup Desember 2020. Tinggal menyelesaikan sisaya di Februari 2021. Katanya akan diperpanjang hanya saja waktunya belum dipastikan dan belum ada instruksi dari kementrian terkait itu,” sambungnya.
Rahmad Rifai menerangkan bahwa selama pandemi COVID-19 UKM banyak mendapatkan program bantuan baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Banyaknya bantuan tersebut membuat Dinas Koperasi dan UKM Parigi Moutong mengalami kendala dalam penentuan UMKM yang berhak menerima bantuan.
“Kami menghindari untuk UMKM menerima dobel apalagi tripel. Dapat dari Perindag, dapat dari PMD yang di Bumdes, dan dapat lagi di sini,” ungkapnya.
Untuk menghindari hal itu, pihaknya mengaku hanya melakukan pengecekan ke OPD masing-masing melalui telepon. Hal itu dilakukan karena belum adanya data sistem yang terintegrasi.
Lebih lanjut ia mengatakan untuk koperasi tahun ini akan diadakan pelatihan untuk peningkatan kapasitas usaha agar koperasi bisa masuk dalam lelang di ULP.
“Kan ada peraturan baru yang kita genjot ke koperasi supaya koperasi bisa masuk dalam lelang sistem di ULP. Koperasi sekarang ini kalah di rekening koran. Kalah sama kontraktor,” tutupnya.
