Desa Samabahari Transparan Kelolah ADD dan DD

oleh -

PLANO, Parigi Moutong – Desa Samabahari yang juga dikenal dengan sebutan kampung  Bajo terletak diujung utara wilayah Kabupaten Parigi Moutong. Desa Samabahari adalah bagian dari kecamatan Bolano yang patut menjadi contoh dalam hal pengelolaan ADD dan DD.

Desa Samabahari mengelolah ADD dan DD secara transparan dan tepat sasaran, sehingga tujuan digelontorkannya anggaran ini mampu mensejahterakan masyarakat.

Kepala Desa (kades) Samabahari Saga Fasahudin mengatakan, pada tahun 2019 pendapatan desa Samabahari terdiri dari ADD Rp.293.173.507,-. DD Rp. 821.321.000,- dan Retribusi atau bagi hasil pajak Rp. 5.839.963,-. Dengan total anggaran sebesar Rp. 1.120.334.470,- yang terbagi atas 5 bidang  kegiatan yaitu bidang pelaksanaan pembangunan desa, penyelenggaraan pemerintah desa, pembinaan kemasyarakatn desa, pemberdayaan masyarakat desa dan bidang pembiayaan.

Dari total anggaran sebesar Rp. 1.120.334.470 kata kades mengalokasikan 70% dibidang pelaksanaan pembangunan desa (fisik) sebesar Rp. 796.523.706,-. Seperti pembangunan balai desa membutuhkan dana sebesar Rp. 237.849.150,-, pembangunan jembatan titian sepanjang 25 meter dengan dana yang digunakan Rp. 126.707.175, pembangunan MCK Rp. 111.149.608,- dan pembangunan lainnya yang pengunaan dana dibawah 100 juta, tiga pembangunan yang menelan dana yang cukup besar itu terdapat di dusun IV desa Samabahari.  Sedangkan 30% lagi dialokasikan ke bidang 4 lainnya.

“semua kegiatan yang ada di desa samabahari ini kami kelolah dengan baik tepat sasaran dan dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat,”ujarnya.

Pengelolaan dan pemafaatan ADD-DD kata kades, mengacu pada asas-asas pengelolaan keuangan desa. Seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 ayat 1 yang berbunyi: “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”.

Saga Fasahudin menambahkan dengan adanya transparansi pengelolaan dan informasi mengenai keuangan desa, pemerintah desa akan mendapatkan legitimasi masyarakat dan kepercayaan publik. Selain itu juga, memudahkan kontrol sosial dari masyarakat itu sendiri.

Transparansi ADD dalam pemberdayaan masyarakat yang dilakukan secara jujur dan terbuka kepada masyarakat didasarkan atas pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara menyeluruh dan terbuka mengenai pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan yang dipercayakan kepada pemerintah desa.

 “dengan semua apa yang kami lakukan di desa samabahari kecamatan bolano ini, kami selaku pemerintah desa optimis semua yang kami programkan dan laksanakan pada tahun ini berjalan dengan baik serta mendapat dukungan dari masyarakat”. Pungkasnya. (Humas Pemda Parigi Moutong)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *