Desa Miliki Kewenangan Cegah Perkawinan Anak

oleh -
Foto Ilustrasi

Berita Plano – Perkawinan anak menjadi salah satu hambatan pembangunan nasional dan dapat mengganggu pencapaian SDGs Indonesia. Karena efek perkawinan di usia dini sangat banyak ke depannya, mulai dari segi ekonomi, psikologi, sosial-budaya, hingga pembentukan SDM baru yang lahir dari perkawinan usia dini tersebut. Untuk itu, strategi pencegahan perkawinan anak sangatlah penting.

“Anak adalah investasi bangsa, karena masa perkembangan usia anak dapat berpengaruh pada masa depan dan pembangunan negara . Untuk itu diharapkan pengaturan perkawinana anak ada dalam peraturan desa, apalagi desa juga semakin luas wewenangnya,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY (DP3AP2) DIY, Erlina Hidayati dalam acara webinar dengan tema Pendewasaan Usia Perkawinan/ Perkawinan Usia Anak Melalui Peraturan Desa secara daring beberapa waktu lalu.

Erlina menuturkan, pemerintah pusat memiliki arah kebijakan meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda. Salah satu strateginya ialah penguatan koordinasi dan sinergi upaya pencegahan perkawinan anak dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Dilansir dari KRJOGJA.com, Berdasarkan hal tersebut pembagian peran dari tingkat pusat hingga desa. Diharapkan seluruh pemangku kepentingan bisa bekerja sesuai perannya agar tidak ada lagi perkawinan anak.

“Guna memudahkan desa melakukan perannya, Kemendes PDTT telah mengeluarkan peraturan penggunaan dana desa untuk pelaksanaan program prioritas nasional sesuai kewenangan desa. Salah satunya ialah upaya pencegahan stunting di desa melalui pengasuhan anak di keluarga, termasuk pencegahan perkawinan anak,” terangnya.

Sementara Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama DIY, Imron Rosyadi mengatakan, usia perkawinan yang ideal sebenarnya sudah pernah tertuang pada UU Perkawinan Tahun 1974, yakni minimal 21 tahun. Jika usia perkawinan kurang dari itu, wajib mendapat izin dari orang tua. Setelahnya, cukup banyak peristiwa penyimpangan terhadap batas minimal perkawinan.

“UU sudah kita benahi, berbagai aturan sudah dijalankan. Namun teori efektifitas suatu hukum ialah harus melakukan sosialisasi hukum yang ada, guna mengubah hukum budaya masyarakat. Jika Perdes pencegahan perkawinan anak sudah ada, perlu disosialisasikan untuk membantu meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat agar tidak mengawinkan anak di usia anak,” jelasnya.

Sedangkan, Ketua Dewan Pengurus Daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat DIY, KPH Notonegoro menyatakan, dari berbagai sumber data, perkawinan anak terjadi paling banyak karena alasan kehamilan yang tidak diinginkan (KTD). Bermula dari itu, pencegahan perkawinan anak tidak hanya sebatas pembuatan regulasi, tapi perlu dilakukan pula hal-hal untuk mengatasi penyebab terjadinya perkawinan anak.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.