Dari Delapan, Empat Aksi Penanganan Stunting Sudah Terlaksana

oleh -

Reporter : Eli

PLANO, Parigi Moutong – Dari delapan aksi yang menjadi penilaian Kementrain Dalam Negeri (kemendagri) untuk daerah sasaran prioritas penanganan stunting, sudah empat aksi yang terlaksana di Kabupaten Parigi Moutong.

Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah (Bappelitbangda) Sahid Badja kepada beritaplano.com saat ditemui diruang kerjanya, selasa kemarin.

“Kita sudah selesai penilaian aksi dari aksi satu sampai empat, tetapi semuanya ada delapan aksi secara nasional, kita memang baru melaksanakan dari aksi satu sampai empat,” ujar Sahid.

Dikatakannya aksi satu adalah analisis atau mengumpulkan data seperti apa saja yang menjadi penyebab terjadi stunting disebuah wilayah, dianalisis secara ilmiah sehingga akademisi mengetahui faktor penyebab.

“Itu sudah selesai, kita bekerjasama dengan perguruan tinggi, dan mereka benar-benar turun lapangan dan serius mengumpulkan data,” ungkapnya.

Lanjut dia, aksi dua adalah menyusun rencana, aksi ketiga rembuk stunting yang dihadiri oleh Wakil Bupati, akademisi UGM, pemerintah desa, kecamatan, tokoh-tokoh masyarakat, juga seluruh OPD terkait.

Kemudian aksi empat yaitu membuat peraturan bupati tentang peranan masing-masing dan semua program-program yang menjadi kewajiban OPD khusus untuk penanganan stunting.

“Semuanya sudah dilakukan, sehingga penilaian kemarin kita mendapat rengking dua. Itu penilaiannya dari Kementrian Dalam Negeri. Pertama Banggai Laut kemudian Parigi Moutong. Banggai laut menjadi rengking pertama karena mereka sudah melakukan dari tahun 2015 dan mereka sudah sampai aksi ke delapan,” jelasnya.

Dijelaskannya, karena Parigi Moutong baru menjadi prioritas nasional di tahun 2019 maka secara bertahap aksi baru dilakukan. Sebab kata dia, penilaian akan dilakukan selama lima tahun, dan Parigi Moutong baru tahun pertama.

“Penilaian itu sudah memuaskan, penilaian dari Kementrian Dalam Negeri dan BNP2TK, aksi lima sampai delapan nantinya tahun 2020, kita sudah mulai bergerak untuk menyelesaikan aksi lima sampai delapan,” kata dia.

Aksi kelima adalah pembentukan Kader Pembangunan Manusia (KPM) di setiap desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

“Mereka itu yang bertugas mendampingi desa untuk menangani stunting,” ungkapnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *