Bappelitbangda : Pembentukan Desa Adat itu Resolusi Bukan Kedok Kemiskinan

oleh -
Gambar Ilustrasi Pembentukan Desa Adat (Foto : Istimewa)

Laporan : Faradiba

Beritaplano, Parigi Moutong – Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Parigi Moutong, masih tetap optimis bahwa program Pemerintah Daerah terkait pembentukan Desa adat di Kabupaten Parigi Moutong, akan tetap terealisasi.

Berdasarkan data Bappelitbangda, ada enam Desa dari dua Kecamatan yang menjadi lokasi khusus pembentukan Desa adat, yakni Desa yang ada di Kecamatan Tinombo dan Kecamatan Palasa. Adapun jumlah jiwa dari enam Desa lokus tersebut yakni kurang lebih 40 ribu jiwa.

Kepala Bidang Ekonomi Bappelitbangda, Novi Banda yang ditemui media ini mengatakan, walaupun sudah masuk tahun ketiga proses perjalanan pembentukan desa adat, pihaknya masih yakin bahwa program ini akan terlaksana sebagaimana yang telah diprogramkan sebelumnya.

Program  ini merupakan resolusi untuk mengenal lebih jauh kedudukan masyarakat adat terpencil beserta unit sosialnya dan pemenuhan hak-hak konstitusionalnya sebagai masyarakat adat.

Program ini juga menurutnya bukan kedok atau “pembungkus” untuk menghilangkan angka kemiskinan, namun program ini adalah cara pemerintah daerah agar tetap menjaga kearifan lokal suku adat terpencil agar tidak tergerus oleh moderenisasi.

“Jika tidak kita jaga, maka akan hilang adat-adat di wilayah itu, akan hilang kekhususan yang dimiliki oleh desa-desa terpencil itu. Contohnya seperti hukum adat, jika statusnya sebagai Desa adat maka hukum adat di Desa itu akan tetap bisa berlaku,” ujar Novi.

Selain itu program ini juga bertujuan untuk menempatkan masyarakat adat terpencil sebagai subyek hukum beserta hak-hak tradisional dalan kerangka multikultural yang bertujuan ke arah kebijakan pembangunan ekonomi tepat sasaran.

“Dibutuhkan pendekatan baru dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat adat sehingga paradigma tidak lagi memposisikan masyarakat adat sebagai kelompok tradisional yang perlu dimoderenkan dengan tidak mendesak atau merekayasa cara pandang masyarakat adat terhadap perubahan pola sosial dan ekonomi,” harap Novi.

Jadi, hal itu yang sebenarnya menjadi tujuan utama dari pembentukan desa adat tersebut.

Adapun saat ini program ini belum terealisasi, disebabkan beberapa hal, yang pertama karena masih banyak persyaratan yang belum dan harus dipenuhi.

Persyaratan yang harus dipenuhi salah satunya adalah musyawarah desa. Hal ketentuan persyaratan musyawarah desa merupakan arahan dari Kementerian Desa.

“Namun untuk melanjutkan pemenuhan syarat-syarat yang diarahkan oleh Kementerian Desa itu telah kami sampaikan dan berikan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Parigi Moutong. Kenapa PMD? sebab tupoksi PMD yang berhubungan langsung dengan Desa,” beber Novi.

Lanjut Novi, berkaitan dengan program ini, Bappelitbangda bersama Wakil Bupati Parigi Moutong sudah melakukan audiens dengan tiga Kementerian, yakni Kementerian Sosial, Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri.

“Untuk Kementerian Sosial, mereka sangat setuju, karena di Kementerian Sosial ada program-program yang berkaitan dengan Desa adat, salah satunya ada intervensi seperti program KAT,” terang Novi.

Untuk Kementerian Dalam Negeri, sifatnya penetapan status Desa adat itu sendiri.

Pada dasarnya tiga Kementerian tersebut sangat setuju soal program ini. Hanya saja dari Kementerian Desa menginginkan persyaratan-persyaratan lainnya yang harus kami penuhi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *