Bahas Jaminan Kesehatan Warga Miskin, DPRD Undang OPD Terkait

oleh -2 views
RDP lintas komisi DPRD membahas tentang program UHC dan PBI JKN APBN (Foto: Eli)

Reporter : Eli

PLANO, Parigi Moutong – Komisi IV DPRD Parigi Moutong menggelar rapat degar pendapat (RDP) lintas komisi, selasa (15/01/2020) di ruang rapat DPRD membahas dinonaktifkannya Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) APBN di Kabupaten Parimo sampai dengan bulan November 2019 berjumlah sekitar 45 ribu jiwa. Menyikapi marak laporan warga yang diterima DPRD, pasien miskin harus membayar tunai karena tidak memiliki jaminan kesehatan baik di APBN ataupun masuk dalam program Universal Health Coverage  (UHC).

Ketua komisi IV Feri budi utomo yang memimpin RDP, mengatakan program UHC yang diharapkan mampu mencover semua warga miskin yang tidak mendapatkan jaminan kesehatan dari PBI JKN APBN, ternyata juga belum sesuai harapan. Sebab belum ada data yang ril, terkait berapa banyak jumlah warga miskin yang tercover di program UHC dan berapa banyak warga miskin yang belum mendapatkan jaminan kesehatan apapun.

Pantauan media ini, RDP tersebut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan dr Revi Tilaar dan jajaranya, Sekertaris Dinas Sosial didampingi dua pejabat lainnya, Direktur RSUD Anutaloko dan jajarannya, Direktur RS Tombolotutu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kepala Kantor BPJS.  

Kepala BPJS Parigi Moutong Husna menjawab, program UHC ini suatu program untuk integrasi peserta yang belum tercover JKN APBN sisanya harus terintegrasi untuk dibiayai pemerintah daerah. Tahun 2019 program UHC ini sudah mencapai 101 persen dari jumlah penduduk sekitar 449,458 jiwa untuk Parigi Moutong. Tetapi dari Kemsos setiap bulan mengeluarkan SK terkait penonaktifkan dan penambahan PBI APBN, yang dikeluarkan adalah peserta yang tidak ada dalam basis data terpadu (BDT) atau yang tidak ada di data terpadu kesejahteraan sosial.

“Januari sampai Desember sudah ada pengurangan dari APBN sebanyak 44 ribu jiwa dari sebelumnya 239 ribu jiwa. Dari 101 persen turun menjadi 93,58 persen karena penonaktifan dari kemsos.

Lanjut dia, berdasarkan hasil kordinasi dengan bagian anggaran daerah, BPJS diporsokan sekitar Rp 30,7 Milyar tetapi yang seharusnya dibutuhkan untuk mengcover  warga pra sejahtera sebesar Rp 48 M.

“Memenuhi kebutuhan Januari sampai Desember 2020, berdasarkan anggaran tersebut kami hanya bisa sampai Agustus,” ujarnya.

Terkait itu, Dinsos membenarkan bahwa Kementrian Sosial menonaktifkan setiap bulan  data yang ada diseluruh kabupaten kota di Indonesia. Untuk Parigi Moutong, mulai agustus sampai desember ada sebanyak 44. 788. Namun data itu kembali diverifikasi untuk dicocokan NIKnya di dukcapil agar terdeteksi jika ada yang datanya ganda.

Menanggapi itu, ketua DPRD Sayutin mengatakan, bahwa perlu ada data yang sama antara semua OPD terkait jumlah warga miskin, data yang terintegrasi dan bisa diakses untuk kepentingan bantuan jaminan kesehatan. Kenyataanya kata dia, bahwa bahkan ada warga sudah mapan secara ekonomi terdaftar sebagai penerima PBI JKN, yang benar-benar miskin malah dihapuskan.

“Sampai hari ini saya masih berhutang di Anutaloko, bahkan berapa hari lalu saya menjaminkan cap DPRD di Rumah Sakit karena pasien miskin mau keluar tidak mampu bayar. Tidak ada jalan lain, dia miskin tetapi tidak terdaftar,” keluhnya.

Terkait itu, anggota DPRD Hijra Tcanaba meminta kepada ketua DPRD agar melalui Komisi I mitra pemerintahan desa untuk menegaskan kepada Dinas PMD, agar desa serius menangani data masyarakatnya masing-masing. Sebab semua basis data yang benar seharusnya berasal dari desa.

Hal yang sama juga disampaikan Nurasia anggota komisi II, meminta Dinas Sosial proaktiv untuk saling berkordinasi dengan desa agar memasukan data masyarakat miskinnya supaya tercover untuk jaminan kesehatan. Contohnya kata dia, desa-desa yang dihuni suku terpencil yang masuk kategori tingkat kemiskinannya tinggi, seperti di Kecamatan Palasa dan Tinombo.

Diketahui, RDP tersebut menghasilkan enam rekomendasi yang nantinya akan diserahkan DPRD ke Bupati Parigi Moutong, jika disetjui untuk ditindaklanjuti. Termasuk memverifikasi kembali data peserta PBI JKN APBN dan peserta UHC selambat-lambatnya empat bulan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *