Menu

Mode Gelap

Pemerintahan · 24 Sep 2021

Apdesi Parigi Moutong Kembali Diaktifkan


 Apdesi Parigi Moutong Kembali Diaktifkan Perbesar

Berita Parigi Moutong – Vakum selama dua tahun, Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) di Sulawesi Tengah kembali diaktifkan dan sekaligus akan membentuk pengurus yang baru.

banner DiDisdik

Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Parimo, Sakti Lasimpala saat memimpin jalannya rapat evaluasi yang dihadiri delapan orang setiap perwakilan zona wilayah mengatakan, hal-hal yang perlu dibahas adalah pembentukan pengurus yang baru sebagaimana Apdesi Parimo vakum setelah masa kepengurusannya akan berakhir.

“Hal-hal yang kita bicarakan hari ini adalah terkait dengan bagaimana kita mempersiapkan perangkat-perangkat untuk melaksanakan musyawarah, upaya pembentukan kepengurusan atau panitia penyelenggara musyawarah Apdesi Parigi Moutong,” katanya di Lolaro, belum lama ini.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Parimo, Agus Salim mengatakan, ujung tombak daripada desa adalah Apdesi, sehingga dia memberikan apresiasi dibentuknya kembali kepengurusan yang baru.

Agus Salim berharap semoga Apdesi Parimo menjadi inovasi untuk kemajuan daerah. “Yang hadir ini sudah terbagi menjadi tiga zona yaitu dari Kecamatan Sausu sampai Kasimbar, dari Kecamatan Tinombo Selatan sampai Mepanga dan dari Kecamatan Ongka Malino sampai Kecamatan Moutong. Olehnya wadah organisasi Apdesi ini harus betul-betul semua kegiatannya bisa menyejahterakan masyarakat di desanya masing-masing,” ujarnya.

banner Dinas Kesehatan

Sekretaris Apdesi Sulteng, Sayhban mengatakan, untuk kepengurusan perlu komposisi organisasi yang sifatnya terstruktur dari pusat sampai ke tingkat Kecamatan. DPP di pusat, DPD di provinsi, DPAC di kecamatan dan DPC di kabupaten.

Keberadaan Apdesi Parimo pernah dikeluarkan Surat Keputusan tahun 2016 hingga 2018. Apdesi Parimo masa kerjanya hanya terbilang untuk tiga tahun agar terkoordinasi untuk dilakukan pergantian pemurnian perbaikan kedepan.

“Tidak diusulkan lima tahun karena mengingat pada saat itu belum representatif keterwakilan. Tetapi apapun bentuknya jangan kita perbesarkan kekurangannya. Kita pikirkan adalah bagaimana yang terbaik kedepan,” urainya, yang dilansir dari Sultengterkini.id.

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 4 kali

Baca Lainnya

Mencengangkan, Sekelas BKPSDM Parimo Akui Keliru Terbitkan Tanggal SK Pemberhentian Pejabat Eselon 2

17 Februari 2023 - 00:14

Pejabat Eselon 2 Yang Dinonaktifkan, Pidanakan Bupati  Parigi Moutong

16 Februari 2023 - 17:48

Disdukcapil Parimo Sasar Siswa Rekam KTP

13 Februari 2023 - 21:15

Indonesia Siapkan Bantuan Uang Tunai Masing-Masing 1 Juta Dolar AS untuk Turki dan Suriah

11 Februari 2023 - 13:47

KTT G20, Jokowi: Kita Perlu WHO Yang Kuat dan Bertaring

15 November 2022 - 16:07

Urai Kemacetan Pantura, Tol Semarang-Demak Seksi II Siap Dibuka

14 November 2022 - 17:24

Trending di Pemerintahan